REYKJAVIK, LELEMUKU.COM - Maskapai pesawat tiket murah asal Islandia Wow Air menyatakan telah menutup operasinya pada Kamis (28/03/2019).

Menurut laman website mereka, maskapai pesawat yang melayani penerbangan dari Islandia ke Eropa, Timur Tengah dan Amerika Utara ini tidak menyatakan alasan mereka menutup operasi penerbangan meskipun dalam beberapa bulan ini mengalami kendala investasi yang tak kunjung diputuskan oleh investor.

Mereka hanya menyarankan untuk para pengguna pesawat tersebut agar melaporkan ke bandara setempat pengalihan tiket penerbangan dari maskapai tersebut ke lainnya.

Maskapai yang beroperasi pada Mei 2012 ini juga akan memberikan kompensansi yang setara kepada pengguna yang membatalkan penerbangan mereka. (Albert Batlayeri) 

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di bumi cenderawasih, bakal digelar pada Oktober 2020 mendatang. Hal itu, disampaikan Lukas dalam satu kesempatan, kemarin.

Dengan demikian, ia mengimbau seluruh pemerintah daerah  agar mempersiapkan atlet yang nantinya akan berlaga pada iven olahraga nasional empat tahunan itu.

"Saya harap semua pemerintah daerah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menyiapkan atletnya. Sebab kita punya target paling tidak bisa masuk lima besar saat pagelaran PON XX. Jangan sampai kita banyak kalah lalu keluar dari lima besar."

"Untuk itu, saya imbau semua daerah bisa mempersiapkan atlet melalui cabor (cabang olahraga) terkait," terang Lukas di Jayapura, belum lama ini.

Ia pun mengimbau agar cabor yang ada, dapat mempersiapkan atlet untuk masuk training center (TC) pada April mendatang. Dimana TC tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemusatan Latihan Provinsi (Pelatprov) yang nantinya ditangani oleh Kasdam XVII Cenderawasih.

"Mau dibawa ke Inggris kah atau kemana untuk melakukan TC silahkan saja. Sebab kita akan kasih dana. Makanya sekali lagi atlet itu kita harus persiapkan secara baik supaya bisa meraih hasil yang baik pula," terangnya.

Pada kesempatan itu, Lukas memastikan pembangunan Stadion Papua Bangkit yang sebentar lagi bakal rampung. Dimana stadion itu merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, sehingga dipastikan bakal menjadi gedung sepakbola kebanggaan masyarakat bumi cenderawasih.

"Hanya memang kemarin waktu banji bandang Sentani, Kabupaten Jayapura, sempat tergenang air stadionnya. Tapi hanya di lapangan tempat latihan, sementara lapangan utama aman dari genangan air."

"Namun stadion kita luar biasa megahnya, bahkan mengalahkan semua yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi jangan ragu bahwa kita tetap akan menggelar PON. Itulah sebabnya kita fokuskan anggaran tahun ini untuk PON sebab kita ingin pastikan PON terlaksana di Oktober 2020 mendatang," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

SENTANI, LELEMUKU.COM - Tak cuma butuh bantuan atau uluran tangan dari para dermawan, namun anak-anak pengungsi korban banjir di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sangat butuh hiburan.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua, Ribka Haluk, sebagian besar anak-anak korban banjir di tempat pengungsian ingin dibacakan buku-buku bacaan (cerita sejarah atau dongeng), untuk melupakan trauma maupun kejadian yang dialaminya.

"Bahkan tak jarang para relawan meminta diberikan bantuan buku bacaan. Tujuannya untuk dapat membantu anak-anak korban banjir di tempat pengungsian memperoleh hiburan," ujang Ribka di Jayapura, kemarin.

Pada kesempatan itu, pihaknya mengapresiasi dukungan sejumlah semua pihak, baik secara lembaga, institusi maupun pribadi yang datang menghibur anak-anak korban banjir di tempat pengungsian.

Tak jarang, ada pengungjung yang selain memberi bantuan juga menghibur para korban banjir dengan nyanyian, ibadah dan hal terkait lainnya. Dia berharap hal ini dapat terus terlaksana, sebab para korban banjir sangat membutuhkan dukungan moril selain materil.

"Makanya kami juga telah meminta Dinas Pendidikan dan Badan Perpustakaan untuk menyediakan buku bacaan bagi anak-anak. Dengan harapan mereka bisa terhibur dari bencana alam yang baru saja menimpa mereka," harapnya.

Sementara disinggung mengenai penyediaan dapur umum kepada pengungsi banjir bandang di Stadion Barnabas Youwe Sentani, sambungnya, pihaknya telah menyediakan menu khas Bumi Cenderawasih.

Menu yang disediakan berupa umbi-umbian seperti ubi ungu, putih, pisang dan jagung.

Penyediaan menu khas Papua ini dilakukan agar para korban banjir tidak merasa bosan dengan menu yang ada.

"Intinya kita merasa perlu mengganti menu secara bervariasi agar para pengungsi tidak bosan mengkonsumsi nasi setiap hari," terangnya.

Ia tambahkan, dapur umum yang diinisiasi olehnya membuat umbi-umbian sebanyak jumlah pengungsi yang ada si tempat pengungsian.

Diketahui, berdasarkan data BPBD Provinsi Papua per 24 Maret 2019 jumlah pengungsi di Stadion Barnabas Youwe berjumlah 653 jiwa dengan 163 Kepala Keluarga (KK), di mana total keseluruhan jumlah pengungsi pada enam titik posko bantuan yakni 8.008 jiwa dengan 2.095 KK. (DiskominfoPapua)

WERINAMA, LELEMUKU.COM - Kondisi Pendidikan anak-anak yang tinggal di pedalaman Desa Funanayaba Kec. Werinama, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Mengingat pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya pada masa usia wajib belajar, harus terlaksana sampai di tingkat daerah pedalaman sekalipun.

Dalam hal ini Sekolah Dasar (SD) Persiapan, terlihat jauh dari kelayakan untuk menjalankan pembelajaran. Sepertihalnya keterbatasan buku, tas sekolah dan bangunan yang yang berlantai tanah serta tembok yang terbuat dari papan kayu sekadarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Persit KCK Koorcab Rem 151 PD XVl/ Pattimura yang di wakili oleh Ketua Persit KCK Ranting 11/Werinama, Ny. Sofyan Djafar yang dihadiri  Sekdes Funanayaba, Toga, Todat, Tomas  serta Masyarakat Funanayaba memberikan paket bantuan berupa tas sekolah dan alat  tulis yang dibagikan secara simbolis kepada anak-anak usia sekolah, Senin (18/3/2019).

Diungkapkan Sekdes Funanayaba, dimana bantuan ini baru pernah terjadi dan kami alami selama hidup di daerah kami ini. Dan kami segenap warga masyarakat sangat merasa bersyukur Kepada Tuhan YME dan Kepada lbu Ketua  Persit KCK Koorcab Rem 151PD XVI/Ptm, Ny. Hartono, Ketua Cabang sejajaran, Bpk Danramil dan Babinsa atas upaya kepedulian terhadap anak-anak khususnya di daerah plosok ini. "Harapan dari kegiatan yang mulia ini, semoga anak-anak tetap semangat dalam menuntut ilmu di tengah keterbatasan sarana yang dihadapi. (Penrem151)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Program Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera (Bangga) Papua yang telah diluncurkan di tiga Kabupaten yakni Asmat, Paniai dan Lanny Jaya sebagai pilot project sejak 2017 lalu, diklaim mendapat apresiasi dari masyarakat.

Program ini pun dipastikan bakal diperluas ke lebih banyak daerah mengingat adanya permintaan dari sejumlah bupati yang ada di Papua.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengatakan program pengganti Gerbangmas Hasrat ini, dinilai berhasil. Bahkan pada 2019 ini sebenarnya akan diterapkan di lebih dari tiga kabupaten.

Hanya saja terkendala dari hal teknis sehingga belum dapat diwujudkan. Kendati demikian, penambahan kabupaten untuk program Bangga Papua, dipastikan bisa terlaksana pada tahun depan.

"Program Bangga Papua ini dari hasil evaluasi yang kita lakukan telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di tiga daerah itu yakni, Kabupaten Asmat, Paniai dan Lanny Jaya. Bahkan, Pemkab Asmat meminta program Bangga Papua dilanjutkan".

"Artinya program ini berhasil memberikan dampak positif bagi hidup orang Papua dibidang kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi," terang Asisten Elysa Auri di Jayapura, kemarin.

Tak sampai disitu, Pemprov Aceh pun diklaim tertarik untuk mengadopsi program tersebut. Hal itu, terungkap dari kunjungan sejumlah pejabat Aceh ke Papua, baru-baru ini.

"Kemarin ada studi banding terkait pelaksanaan program Bangga Papua. Dimana Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan mempelajari berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua".

"Sehingga saya kira ini satu hal positif yang menunjukan betapa berhasilnya program ini," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Kabupaten Lanny Jaya, Paniai dan Asmat sebagai proyek percontohan program Bangga Papua. Dalam program ini, Pemerintah memberikan dana sebesar Rp.200 ribu bagi anak usia 0-4 tahun setiap bulan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Biro Otonomi Khusus (Otsus) Setda Provinsi Papua kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana kebutuhan seleksi siswa unggul Papua 2019, di salah satu hotel berbintang, Kota Jayapura, Rabu (27/03/2019) pagi.

Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh masukan terkait perencanaan kebutuhan maupun penjaringan serta sistem seleksi bagi calon penerima beasiswa yang merupakan putra dan putri asli Papua.

Kendati demikian, hal utama yang ditekankan Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua AF. Rumaropen pada FGD itu, yakni mengenai upaya mendorong para calon penerima beasiswa agar dapat kembali mengabdi ke Papua seusai mengambil studi, dan tak berpikir untuk berkarir sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Intinya perlu ada semacam dorongan atau motivasi kepada anak-anak kita supaya ketika selesai dari ASN, bisa tumbuhkan jiwa kewirausahaannya guna menjawab tantangan Papua hari ini dan kedepan".

"Sehingga dengan begitu, kita harap mereka kembali ke Papua (untuk selanjutnya membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain)," terang Rumaropen.

Dia akui, sistem rekrutimen maupun penjaringan penerima beasiswa saat ini belum berjalan optimal. Dimana proses tersebut terus disempurnakan sejak kurun waktu delapan tahun terakhir sampai dengan saat ini. Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Papua turut mengalami hambatan dalam membina para penerima beasiswa.

Oleh karena itu, Rumaropan berharap agar para orang tua penerima beasiswa, dapat ikut bertanggung jawab mendorong proses perkuliahan mereka di luar Papua untuk terlaksana sesuai dengan harapan.

"Sebab mestinya ada peranan orang tua yang juga ikut didalamnya. Dengan kolaborasi ini kita harap para mahasiswa yang dibiayai pemerintah provinsi ini, bisa berprestasi dan mampu menghasilkan kualitas SDM dengan daya saing tinggi," ucap ia.

Dia tambahkan, pelaksanaan FGD juga membahas mengenai proses seleksi siswa unggul Papua pada lima wilayah adat. Dengan demikian diharapkan para penerima beasiswa dari pemerintah provinsi, terbagi secara merata di lima wilayah adat Provinsi Papua.

"Yang pasti kualitas SDM asli Papua perlu kita tingkatan supaya bisa setara dengan provinsi lainnya di Indonesia melalui pemberian beasiswa dari pemerintah provinsi," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (Babel) menyiapkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata siap bertransformasi ke non-tambang beralih ke sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata, Pemprov Kepulauan Bangka-Belitung bersama stakeholder pariwisata siap mengembangkan 3 KEK pariwisata salah satunya KEK di Tanjung Kelayang.

Kepulauan Belitung ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai satu di antara 10 destinasi pariwisata prioritas dikembangkan menjadi 'Bali Baru', sedangkan 2 KEK lainnya sedang dipersiapkan di Tanjung Gunung, dan Sungailiat, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka.

"KEK Pariwisata ini disiapkan sebagai destinasi kelas dunia. Kepulauan Bangka-Belitung siap menjadi destinasi pariwisata terbaik di Indonesia," kata Kepala Bappeda Kep. Bangka-Belitung Fery Insani mewakili Gubernur Kep. Babel dalam acara launching dan press conference Bangka Cultural Wave Festival (BCWF) 2019.

Ia bersama Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural yang juga sebagai Ketua Pelaksana 100 Calender of Event 100derful Indonesia (CoE WI) 2019 Esthy Reko Astuti hadir di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar, Senin malam (25/3/2019).

Fery Insani menjelaskan, Provinsi Kep. Bangka-Belitung tidak bisa terus mengandalkan dari hasil tambang yang kecenderungannya makin menurun, sehingga segera bertransformasi ke non-tambang di antaranya sektor pariwisata.

"Sektor pariwisata akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," kata Fery Insani. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun lalu sebesar 4,45% atau di bawah pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 5,4% dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,17%.

Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Esthy Reko Astuti mewakili Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya pada kesempatan itu memberikan apresiasi penyelenggaraan BCW Festival 2019 sebagai upaya pelestarian dan pengembangan budaya sebagai daya tarik wisata sekaligus mempromosikan serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Bangka.

"Penyelenggaraan event akan meningkatkan ekonomi serta indeks kebahagian masyarakat sekaligus memperkuat unsur 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas) juga unsur terpenting CEO commitment. Pulau Bangka rencanya memiliki 2 KEK pariwisata di Tanjung Gunung dan Sungailiat sebagai destinasi kelas dunia. Kemajuan KEK ini tidak lepas dari CEO commitment," kata Esthy Reko Astuti didampingi Bupati Bangka Mulkan.

Esthy Reko Astuti menjelaskan, event Bangka Cultural Wave Festival (BCWF) 2019 masuk dalam 100 Calender of Event Wonderful Indonesia (CoE WI) 2019. "Provinsi Kep. Babel mempunyai 3 event unggulan yang masuk dalam CoE WI 2019," kata Esthy Reko Astuti.

Penyelenggaraan BCW Festival 2019 yang tahun ini memasuki tahun ke-4, menurut Bupati Bangka Mulkan, menjadi event andalan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Bangka.

"Lokasi penyelenggaraan BCW Festival 2019 sangat dekat dengan Bandara Depati Amir di Pangkal Pinang hanya sekitar 1 jam dengan kendaraan darat sehingga akan menarik minat pengunjung," kata Mulkan.

Event tahun BCW Festival 2019 akan berlangsung di De'Locomotief, Pantai Wisata Tonaci, Sungailiat, Bangka, pada 2-7 April 2019.

BCW Festival 2019 mengangkat tema 'Home Coming' akan menampilkan beragam budaya berupa pertunjukan musik dan tari dari berbagai daerah nusantara hingga mancanegara. Selama satu minggu berlangsungnya festival ditampilkan 7 kegiatan utama yakni Bangka Wave Carnival; Bangka Ethnik Wave Permormance Festival; Bangka Etnik Musik Festival; dan Bangka Art Wave. (Kemenpar)

KUPANG, LELEMUKU.COM - Mengawali Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Daerah (DPRRI) pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 yang dipimpin oleh Anita Jacoba Gah, Anggota Komisi X DPR RI dengan pejabat pendamping dari Kementerian Pariwisata Nia Niscaya, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II dan Drs. Alexander Reyaan, Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam Dan Buatan datang di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT pada Selasa (26/03/2019).

Rombongan tiba di kantor Gubernur disambut oleh Yoseph Nae Soi, Wakil Gubernur NTT dan dilanjutkan dengan diskusi terkait kepariwisataan di NTT bersama Pimpinan DPRD Prov. NTT, Walikota Kupang, Pimpinan DPRD Kota Kupang, Kepala Dinas Pariwisata Prov. NTT, Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang, PHRI, ASITA, PUTRI, dan Pemandu wisata

Diskusi tersebut membahas beberapa hal diantaranya; Pembangunan pariwisata di NTT dengan rumus 3A (Aksesbilitas, Amenitas, Atraksi); Perkembangan pariwisata di NTT harus dilanjutkan dengan membuat destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan promosi.

Selanjutnya terkait perundangan-undangan pariwisata untuk NTT masih kurang dalam hal aksebilitas dan amenitas yang masih belum merata, dan perlu dibuatkan kegiatan wisata yang baru untuk menambah atraksi atau kegiatan berwisata yang baru. Sehingga tidak hanya budaya saja yang diandalkan.

Kemudian permasalahan sampah dan kurangnya air bersih menjadi kendala dalam pengembangan destinasi pariwisata; Perlu pembangunan saranan parasanan transportasi baik udara maupun laut; dan adanya berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Pariwisata dalam mengembangan daerah dengan menyelenggarakan event dan membuat objek wisata baru. (Kemenpar)

NAMROLE, LELEMUKU.COM - Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan S.I.P, memimpin Upacara Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 Tahun 2019  di wilayah Kodim 1506/Namlea, yang dilaksanakan di lapangan Upacara Kantor Bupati Buru Selatan, Jln Kilo ll Desa Kamanglale, Kec. Namrole, Kab. Buru Selatan, Rabu (27/3/2019).

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), selaku Penanggung Jawab Operasi (PJO) TMMD ke-104, dalam amanatnya yang dibacakan Brigjen TNI Asep Setia Gunawan S.I.P, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat atas segala dukungannya sehingga TMMD yang bertemakan "Melalui TMMD Kita Tingkatkan Kebersamaan Umat Serta Semangat Gotong-Royong Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional" ini bisa berjalan dengan lancar dan mencapai target yang di harapkan.

"TMMD kali ini, Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama membangun daerah, guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial budaya, untuk itulah selama TMMD para prajurit TNI hadir di tengah-tengah rakyat menyebarkan semangat gotong-royong dan energi positif untuk maju mencapai keunggulan,"pesan KASAD.

Sementara itu, TMMD ke-104 Kodim 1506/Namlea telah mencapai target 100%, diantaranya, pembuatan Riyol sepanjang 170 meter pembuatan riyol 160 meter dan pembuatan drainase 250 meter dan untuk kegiatan non fisik juga telah dilaksanakan berbagai macam penyuluhan diantaranya, penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara, penyuluhan radikalisme, penyuluhan narkoba dan penyuluhan kesehatan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Aster Kodam XVI Patimura, Kol Inf Ali Alimudin, Irpusterad, Kol Czi Lalu Rudy Irham Seri Gede ST. M.SI, Dandim 1506/Namlea, Letkol INF Syarifudin Azis S.Ag M.I Pol, Paban Bakti TNI Sterdam, Letkol Arh Untung  Widagdo, Kasiter korem 151/Binaiya, Mayor Inf Yoyok Wahyudi, Kapolres Buru, AKBP Riky Purnama Kertapati S.Ik M.Si serta tamu undangan 200 orang. (Pendam17)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan proses seleksi 35 pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sementara berjalan secara bertahap tim badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan (Baperjakat).

"Pelaksanaan seleksi jabatan atau uji kelayakan dan kepatutan 35 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah provinsi Papua, sementara berlangsung."

"Dalam proses seleksi kali ini, masing-masing SKPD diikuti sebanyak tiga orang. Nanti akan dipilih yang terbaik untuk menjadi kepala SKPD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah bisa kita dapatkan," terang ia.

Menurut ia, kekbijakan merampingkan SKPD dari 52 menjadi 35, diambil olehnya untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Perampingan itu pun berlandaskan pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Intinya nanti ada instansi digabungkan dan ditiadakan. Namun untuk resminya nanti akan diputuskan oleh tim yang bakal dibentuk provinsi. Intinya urusan wajib saja yang dipertahankan."

"Dengan demikian, perampingan SKPD diharapkan bisa memaksimalkan peran pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat. Dengan harapan pula kinerja ASN lebih maksimal dalam menunjang penerapan serta pelaksanaan visi misi gubernur dan wakil gubernur," kata ia.

Dia tambahkan, kebijakan tak populer ini harus diambil sebab pihaknya menilai perlu mengambil langkah agar pemerintahan lebih efektif di masa mendatang.

"Belum lagi, strukur APBD Papua mulai tahun ini perlu mendapat dukungan anggaran secara maksimal. Selain itu, ada juga pengalihan ASN dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga beban anggaran semakin besar," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

LOS ANGELES, LELEMUKU.COM - Penyanyi asal Kanada, Justin Bieber menyatakan dirinya saat ini sedang fokus pada kehidupan keluarga dan kesehatannya. Ia juga mengakui sedang mengalami pergolakan hidup yang berat, sehingga ia meminta penggemarnya untuk selalu dapat memahami hal ini.

"Musik sangat penting bagi saya, tapi tidak ada yang lebih penting dibandingkan keluarga dan kesehatan saya," ujar Bieber dalam postingan Instagramnya pada Senin (25/03/2019).

Pria 25 tahun ini menyatakan dirinya sedang fokus pada masalah-masalah penting dalam hidupnya, termasuk keluarga yang dibangunnya bersama Hailey Baldwin pada akhir 2018 lalu.

"Saya sekarang sangat fokus memperbaikan beberapa akar masalah yang kita semua juga hadapi. Jadi janganlah gugur harapan, sehingga saya dapat mempertahankan pernikahan saya dan menjadi ayah yang seharusnya," kata dia.

Bieber berjanji akan membuat karya baru setelah masalah  keluarga dan kesehatannya ini tuntas. Setelah ia mengakui merasa tidak terhubung dan ganjil dengan kehidupan yang ia jalani.

"Saya akan kembali dengan album yang mengguncang secepatnya, gaya saya tak dibantahkan dan tujuan saya adalah beristirahat sebentar dan ketika saya membuat musik atau tidak, saya katakan saya akan datang datang dengan penuh semangat," tutup dia. (Albert Batlayeri)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Jerry Keliduan mengharapkan kejujuran dari pihak sekolah sebagai penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2018/2019.

"UNBK tidak menentukan kelulusan, namun yang menentukan kelulusan itu adalah USBN. Artinya kami berharap ini kejujuran atau integritas dari para siswa maupun sekolah dalam hal ini guru," harap dia di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Rabu (27/03/2019).

Menurut Keliduan, selama dua tahun terakhir pihaknya selalu menemukan perolehan nilai siswa yang tidak sebanding antara nilai UNBK yang akan diperiksa secara nasional dan USBN yang akan diperiksa oleh pihak sekolah.

Maka ia pun meminta kepada guru agar nilai yang dituangkan kepada para siswa melalui proses USBN akan sebanding dengan nilai murni siswa tersebut melalui UNBK agar keberhasilan dari para siswa akan benar-benar terukur. Hal itu demi menciptakan generasi emas Tanimbar yang berjiwa jujur, berkepribadian baik dan mampu bersaing secara nasional.

"Supaya itu akan betul-betul teruji. Jangan sampai nilai USBN siswa mendapatkan nilai 7 atau 9, sementara nilai UNBKnya dibawah. Ini kan kontradiksi sekali, integritas kita diuji disana sejauh mana kejujuran guru dan siswa dalam melaksanakan USBN dikaitkan degan hasil yang nanti mereka  dapatkan ketika UNBK," tutup Keliduan. (Laura Sobuber)

LONDON, LELEMUKU.COM - Perdana Menteri Inggris, Theresa May pada Rabu (27/03/2019) menyatakan dirinya akan mengundurkan diri jika Parlemen Inggris menyetujui berjalannya proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (EU) atau yang dikenal dengan sebutan Brexit.

Dalam pernyataan resminya dari BBC, May mengumumkan bahwa pengunduran dirinya sebagai pemimpin pemerintahan di Inggris selama tiga tahun ini sebagai upaya memperlancar proses Brexit yang selama ini masih terhambat.

"Saya telah bersiap diri untuk meninggalkan pekerjaan ini lebih awal daripada sebelumnya guna memuluskan berjalannya proses Brexit," ungkap dia saat melakukan pertemuan dengan pakar hukum konservatif yang dikenal dengan nama Komite 1922.

Wanita yang juga pemimpin Partai Konservatif  Inggris sejak 11 Juli 2016 ini mengatakan perdana menteri selanjutnya yang dipilihlah yang akan melanjutkan negosiasi Brexit dengan Uni Eropa.

Sebelumnya pakar hukum dan politikus di Inggris menolak dua kali tawaran Brexit yang diberikan oleh May. Ini merupakan upaya ketiga May untuk melakukan voting suara guna mengambil keputusan keluar dari Uni Eropa. (Albert Batlayeri)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengajak masyarakat bumi cenderawasih agar dapat mewujudkan Pemilu damai, pada pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 17 April 2019 mendatang.

"Mari kita wujudkan kampanye yang damai serta peliharalah rasa kebersamaan dan persaudaraan didalam lingkungan tempat tinggal kita masing-masing," demikian imbau Komisioner KPU Papua Tarwinto pada penandatangan naskah deklarasi kampanye damai dan rapat umum terbuka Pemilu 2019, Senin (25/3), di Taman Imbi Jayapura.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan partai politik, tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota dewan perwakilan daerah.

Masih menurut Tarwinto, dengan dimulainya deklarasi rapat umum terbuka itu, maka peserta Pemilu diminta segera menyampaikan iklan  kampanye di media massa.

"Kami juga pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua yang telah menyerahkan dana hibah untuk membantu kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2019 di Tanah Papua," terangnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronal Manoach mensinyalir dalam pelaksanaan rapat umum dan kampanye terbuka, sangat rentan terhadap pelanggaran Pilkada. Diantaranya, keterlibatan anak-anak saat berkampanye. Dilain pihak, berkampanye di tempat terlarang seperti, pada gedung keagamaan serta menggunakan fasilitas pemerintah.

Hal-hal seperti demikian, sambungnya, harus diwaspadai dan diawasi secara bersama. Masyarakat pun diminta segera melaporkan hal itu kepada bawaslu, jika ada temuan.

"Sebab kita ingin sekali supaya pemilu damai ini bisa terwujud di Papua. Dengan demikian, penyelenggara pun harus taat aturan. Seperti pihak KPU, Bawaslu, TNI/Polri  dan pihak terkait lainnya, semua harus memastikan Pemilu bisa berjalan aman dan damai serta berkualitas," tegasnya.

Dia tambahkan, Pemilu serentak pada 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi yang juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk menciptakan suasana aman dan damai. Oleh karena itu, masyarakat juga diimbau bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban jelang dan pasca Pemilu mendatang. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN).

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri menyampaikan hal itu dalam arahannya pada apel pagi kepada segeran aparatur sipil negara (ASN), di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (25/3).

"Beberapa waktu lalu KPK telah mengingatkan agar LHKPN segera diserahkan sebelum 31 Maret 2019. Sebab penyerahan LHKPN ini juga sebenarnya sudah mendapat perpanjangan sekali. Sehingga saya mengingatkan supaya bisa menjadi perhatian dan diserahkan sebelum batas waktu yang ditentukan," terangnya.

Menurut dia, penyerahan LHKPN merupakan hal yang wajib dilakukan lebih khusus bagi staf ahli, asisten sekda, kepala SKPD serta pejabat eselon III dan IV yang menduduki satu jabatan.

Penyerahan LHKPN ini juga merupakan komitmen Gubernur Papua Pemprov Papua untuk menekan terjadinya korupsi di bumi cenderawasih.

"Untuk itu, saya akan tetap monitor bahkan ada beberapa SKPD saya cek langsung. Saya sekali lagi minta tolong agar hal ini menjadi perhatian semua pihak terkait."

"Sebab sebenarnya LHKPN tidak perlu disampaikan secara berulang-ulang. Ini sebuah kewajiban sebagai ASN yang mempunyai jabatan agar memberikan laporan LHKPN. Sebab karena kita punya jabatan, makanya kita diminta untuk melaporkan harta kekayaan yang kita miliki," pungkasnya.

Sebelumnya, penyerahan LHKPN oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi, mendapat perpanjangan hingga 31 Maret 2019 mendatang.

Batas waktu pengisian LHKPN semestinya berakhir pada 10 Maret lalu. Hanya saja dikarenakan sebagian besar pejabat belum melakukan pengisian LHKPN, Sekda Papua pada akhirnya menginstruksikan perpanjangan hingga akhir bulan ini. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua memastikan masa kampanye Pemilu Legislatif dan Presiden (Pileg dan Pilres) di bumi cenderawasih berkurang menjadi 17 hari, dari 21 hari yang dijadwalkan secara nasional.

Pengurangan masa kampanye selama empat hari itu, berdasarkan kesepakatan KPU Papua dengan partai politik dan calon anggota dewan perwakilan daerah, yang sama-sama memutuskan tak ada kampanye di hari minggu maupun keagamaan.

"Sudah disepakati hari minggu di Papua kita tidak untuk kampanye. Begitu pula untuk 3 April 2019 yang merupakan hari keagamaan," terang Komisioner KPU Papua Tarwinto di Jayapura, kemarin.

Sementara dengan dilakukannya deklarasi rapat umum terbuka Pemilu damai 2019, sambung ia, menandai dimulainya pemasangan iklan kampanye di media massa, baik cetak, elektonik maupun daring.

Kendati demikian, masing-masing peserta pemilu diharapkan lebih dulu menyampaikan materi iklan kepada KPU Papua, untuk mendapat persetujuan penayangan pada media massa. "Sehinga nanti untuk setiap iklan yang ditayangkan itu, bisa benar-benar memenuhi persyaratan untuk ditampilkan ke publik," terangnya.

Pada kesempatan itu, Tarwinto mengimbau para calon anggota dewan perwakilan daerah di bumi cenderawasih agar memanfaatkan pembiayaan kampanye yang dibiayai negara melalui KPU setempat.

"Sebab sampai saat ini dari sejumlah calon anggota dewan perwakilan daerah yang ada, hanya beberapa yang baru menyerahkan iklan kampanye."

"Untuk itu, saya imbau agar pembiayaan kampanye dewan perwakilan daerah ini bisa dimanfaatkan untuk dengan benar oleh pihak bersangkutan," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengimbau semua pihak di Papua agar dapat menjaga serta memelihara rasa kebersamaan dan persaudaraan guna mewujudkan bumi cenderawasih yang aman, damai dan sejahtera. (DiskominfoPapua)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH menjanjikan akan memberikan bantuan pendidikan melalui beasiswa kepada 10 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terbaik dengan nilai akhir  ujian yang memuaskan di Tanimbar. 

Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 1 Tansel,  Oktovianus Utwaly, S.Pd mengungkapkan hal tersebut dikatakan oleh Bupati Fatlolon saat membuka Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel) pada Senin (25/03/2019).

"Kami sangat berterima kasih karena mendapat dukungan penuh dari Pemda. Bupati menjanjikan akan memberikan bantuan, nanti setelah ujian kira-kira 10 siswa terbaik akan dikasih bantuan untuk studi lanjut," ungkap dia di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Selasa (26/03/2019).

Utwaly mengaku jika saat itu dirinya juga menyampaikan Kepada Bupati Fatlolon tentang kebutuhan mendasar saat ini bagi pihaknya, yaitu pagar sekolah karena lokasi sekolah itu sendiri berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat

"Saya menyampaikan itu pagar karena di SMK ini 7 program dan 8 program keahlian yang peralatannya sudah sangat banyak sementara lokasi sekolahnya ada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan itu kurang aman," akunya. (Laura Sobuber)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Bendjamina Lumaesan, S.Pd meminta para orangtua untuk mendukung anak dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).

"Orangtua diharap untuk mendukung dan mempersiapkan anak ikut ujian nasional. Ini bukan tugas sekolah saja, mari kita sama-sama persiapkan masa depan generasi muda Tanimbar," pintanya di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Rabu (27/03/2019).

Ia mengatakan untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019 yang sudah dimulai pada Senin (25/03/2019) hingga Kamis (28/03/2019), ada dua sekolah yang bergabung dengan pihaknya yaitu SMK Imakulata Saumlaki dan SMK Negeri Seira dikarena terbatasnya fasilitas komputer dan akses internet yang kurang memadai.  Peserta ujian tersebut berjumlah 130 siswa, diantaranya siswa SMK Negeri 2 Tansel berjumlah 75 peserta, SMK Imakulata Saumlaki berjumlah 20 peserta dan SMK Negeri Seira berjumlah 35 peserta.

"Terkait dengan peserta ujian itu disini seluruhnya berjumlah 130  siswa, diantaranya SMK Negeri 2 ada 75 peserta, SMK Imakulata Saumlaki 20 siswa dan SMK Seira ada 35 siswa," kata Bendjamina.

Kepsek SMK Negeri 2 Tansel itu pun menuturkan bahwa ujian yang sudah berjalan selama 3 hari itu dipantau aman dan lancar yang dilihat dari internet yang baik dan listrik yang stabil. Ia juga khawatir jika terjadi pemadaman listrik Karena akan berpengaruh pada pelaksanaan ujian hinga bisa mengakibatkan ujian susulan.

Bendjamina mengungkapkan jika selama ujian berlangsung para Kepsek dari ketiga SMK itu tetap mendampingi jalannya ujian sebagai sekolah penyelenggaraan UNBK yang didampingi oleh pengawas dari Cabang Dinas pendidikan Menengah dan Khusus Kepulauan Tanimbar. 

"Pengawasan di dalam ruangan ujian itu berlangsung silang penuh. Guru yang mengawas disini semuanya berasal dari SMK Negeri 1 Tansel," tutupnya. (Laura Sobuber)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM  - Kalimantan adalah kepulauan terluas di Indonesia dan menjadi pulau nomor tiga terbesar di dunia. Tanah Borneo yang dikenal akan daerah rawa ini, memiliki wilayah seluas 743.330km2. Menjadikan Pulau Kalimantan termasuk salah satu kekayaan alam Indonesia.

Namun di kepulauan ini, tanah Kalimantan tidak sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebab, letak wilayah teritorialnya bersebelahan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Faktor geografis inilah, yang membuat pemerintahan Indonesia harus menetapkan sebaran wilayah agar membedakan Kalimantan, Indonesia dengan 2 negara ASEAN tersebut.

Pengerjaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh diundur-undur lagi, karena Indonesia harus mengetahui dan menjaga batas wilayah negaranya dengan negara tetangga. Oleh karena itu, selama 4,5 tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak tinggal diam untuk mempercepat proyek PLBN di Provinsi Kalimantan Barat.

Proyek PLBN ini sesuai dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Pembangunan perbatasan wilayah tertuang dalam poin ketiga dari Nawacita Jokowi-JK yang berisikan "membangun Indonesia dari pinggiran". Sehingga pembangunan tak lagi terpusat di perkotaan saja (sentralisasi), melainkan juga harus dilakukan penyebarannya hingga pelosok nusantara (desentralisasi).

Pemerintahan Jokowi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun PLBN bagi masayarakat Kalimantan Barat. Pembangunan PLBN ini tidak hanya sebagai penanda batas wilayah Indonesia dengan negeri Jiran, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga di sekitarnya.

Dengan adanya pembangunan PLBN dapat memperlancar transportasi masyarakat Kalimantan Barat dari perbatasan untuk membawa hasil bumi dengan askses jalan yang lebih baik. Ini merupakan wujud dari program pemerintah Jokowi untuk terus membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan menjadikan pos lintas batas negara sebagai beranda depan Indonesia yang membanggakan.

Proyek PLBN yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi ini memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Presiden Jokowi memberikan bukti bahwa dirinya tidak pernah pilah-pilih dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan terus mengusung konsep Indonesia-sentris, demi memberikan solusi bagi kemajuan peradaban bangsa. (TPN)

LOLURUN, LELEMUKU.COM - Guna memastikan pemanfaatan Tol Laut di Indonesia Timur, Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi pada Rabu (27/03/2019) pada pukul 11.45.WIT tiba di Bandar Udara Mathilda Batlayeri, Jalan. Mangkawar, Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Menggunakan Pesawat Hawker 900 XP PK-CR dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dirinya tiba bersama dengan rombongan yang terdiri dari Dirjen Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ir. R. Agus Purnomo, Dirut PT. Pelni, Insan Purwarisya Tobing, Dirut Lalulintas Laut, Capt Wisnu Handoko dan staff dari Kementerian Perhubungan RI.

Kunjungan kerja perdana Menhub dan rombongan ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini disambut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanimbar,  Piterson Rangkoratat, SH; Kapolres MTB AKBP Andre Sukendar, S.IK; Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Rahmad Soerodin, S.IP; Danlanal Saumlaki Letkol Laut (P) Hartanto, M.Tr. Hanla; Danyonif 734/SNS Letkol lfn Edwin Charles; Kadis Ops Satrad 245 Mayor Lek Heri Wibowo, Sekertaris Dishub Tanimbar F.J Jethalur; Kepala Pelni Saumlaki, Obenego Mahuhuwa, Kepala UPBU Mathilda Batlayeri, Januaris Seralurin.SH dan para pimpinan SKPD Tanimbar.

Budi Karya disambut oleh Forkopimda dengan pemberian kain tenun Tanimbar oleh tua- tua adat Desa Lolurun. Selanjutnya usai beristirahat di ruang VIP, rombongan menuju Kantor Unit Pelayanan Bandar Udara Saumlaki untuk melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemanfaatan Tol Laut Tahun Anggaran 2019.

Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pemegang kepentingan termasuk para puyluhan pengusaha dan pemilik toko di Tanimbar, Budi menyatakan bahwa tol Laut tidak hanya digunakan oleh Kapal Tol Laut akan tetapi bisa juga dengan menggunakan kapal-Kapal Penumpang dari Pelni yang dipatok dengan harga yang murah.

"Subsidi Pemerintah untuk Tol Laut harus dimanfaatkan langsung perpengusaha dengan harapan sama-sama menentukan harga yang dapat terjangkau. Termasuk peningkatan efektifitas Pelabuhan dan format terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan harga Tol Laut di Indonesia," kata dia.

Ditegaskan program tol laut yang digagas Presiden Jokowi merupakan konsep pengangkutan logistik yang menyambungkan pelabuhan-pelabuhan besar di nusantara dan untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Tanimbar dan Maluku secara umum.

Budi Karya juga menyatakan masukan dan keluhan dari pihak-pihak terkait soal tol laut di Tanimbar sudah ia catat dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi.

Rakor selesai pada pukul 13.50.WIT. Rombongan selanjutnya kembali berangkat dari Saumlaki menggunakan Pesawat Hawker 900 XP PK-CR  menuju Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). (Laura Sobuber)

JAYAPURA, LELEMUK.COM - Pemerintah Provinsi Papua mempertimbangkan untuk menerapkan program bantuan jatah hidup bagi lansia diatas 70 tahun, sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Nagroe Aceh Darussalam (NAD).

Dimana setiap lansia mendapat jatah hidup senilai Rp300 ribu per bulan. Namun program ini hanya menyasar warga yang bukan pensiunan TNI/Polri atau PNS serta pensiunan BUMN.

"Saya rasa kita juga bisa mengadopsi program usia Lansia diatas 70 tahun dari pemerintah Aceh. Yang pasti dengan adanya kunjungan Pemda Aceh ke Papua, kita bisa saling tukar menukar informasi antara. Sebab sama – sama kedua provinsi ini mendapatkan dana Otsus," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, saat menerima kunjungan Pemerintah Provinsi NAD, di Sasana Karya, Selasa (26/3).

Menurut Elysa, tujuan kedatangan Pemprov NAD ke Papua, sebenarnya dalam rangka studi banding terkait pelaksanaan program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga) di bumi cenderawasih.

Dimana dalam program Bangga Papua tahun ini, Pemprov Papua baru menyasar pilot project di tiga kabupaten, yakni Asmat, Paniai dan Lany Jaya.

"Program Bangga Papua ini kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti bidang kesehatan."

"Kemudian, sesuai dengan kebijakan Gubernur juga kita sudah membiayai kebutuhan balita mulai 0 – 4 tahun dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka. Program ini yang mau diadopsi oleh Pemerintah Aceh, sehingga dari kunjungan ini kita harapkan ada pertukaran informasi yang bakal sama-sama mengungtungkan kedua provinsi ini," ucapnya.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Provinsi Aceh, Muhammad Nasir mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mempelajari berbagai komponen perencanaan dan pelaksanaan program Bangga Papua.

"Khususnya dalam hal pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi program, termausk strategi komunikasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen program. Sebab salah satu prioritas utama Pemerintah Aceh adalah terkait pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Sebab persoalan kemiskinan yang memang tak dapat dipisahkan dengan persoalan kesehatan, terutama terkait malnustrisi dan stunting yang membutuhkan penanganan menyeluruh," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

BANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Joko Widodo (Jokowi) menggelar Kampanye terbuka di Kalimantan Selatan yang sebelumnya ia sudah berkampanye di Kalimantan Barat terlebih dahulu. Masyarakat Kalimantan Selatan terlihat sangat antusias menantikan kehadiran Orang nomor satu di Indonesia itu. Kalimantan Selatan, Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan dengan Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa.

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No. 2 Tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950, merupakan tanggal dibentuknya provinsi Kalimantan, setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan gubernur Dokter Moerjani. Secara historis wilayah Kalimantan Selatan mula-mula dibentuk merupakan wilayah Karesidenan Kalimantan Selatan di dalam Propinsi Kalimantan itu sendiri.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian oleh suku Banjar sebagai bahasa ibu dan sebagai lingua franca bagi masyarakat Kalimantan Selatan umumnya adalah Bahasa Banjar yang memiliki dua dialek besar, yakni dialek Banjar Kuala dan dialek Banjar Hulu. Suku Dayak yang mendiami kawasan selatan Pegunungan Meratus menuturkan bahasa Dayak Meratus (d/h Bahasa Bukit) Bahasa Banjar dan bahasa Bukit, keduanya merupakan bahasa Melayik.

Agama, Adat, Budaya serta Bahasa tercampur lebur di Kalimantan Selatan, mereka pun hidup bahagia walau banyak nya perbedaan yang ada. Namun, hal itulah yang menjadikan daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan.

Di Kalsel sendiri, Jokowi mengungkapkan rasa Optimisme nya jika ia akan menang di Provinsi tersebut. "Hasil survei dari beberapa lembaga survei kredibel kan kita sudah menang termasuk Banjarmasin. Untuk Banjarmasin kita sudah membalik keadaan yang dulu kita kalah, dan hasil survei kredibel kan kita di atas nih," ujar Direktur Kampanye TKN, Benny Ramdhani.

"Nah kampanye terbuka ini hanya bagian dari glorifikasi kemenangan. Sekali lagi ini bagian dari glorifikasi kemenangan, khususnya bagi capres 01. Kalau bagi 02 beda lah, bagi mereka tentu bagian upaya menaikkan elektoral, bagi kami ini adalah bagian glorifikasi kemenangan, kita sudah menang, kita merayakan kemenangan itu," Lanjut politisi Partai Hanura itu.

Di Banjarmasin Jokowi berkampanye di Stasdion 17 Mei sekitar pukul 14:00 waktu setempat. Setelah itu Jokowi bersama iring-iringan motor akan menuju Taher Square untuk menghadiri pameran produk lokal dan motor custom. Malam hari, capres 01 itu mengadakan pertemuan di Hotel Mercure, Pontianak. (TPN)

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, AM. Yamin mewakili Gubernur Sulsel membuka acara Indonesia Employment Bussines Meeting dan Job Fair kerjasama KJRI Kuching Serawak Malaysia, BNP2TKI, BNP3TKI dan Pemprov Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Selasa (26/3/2019).

"Kami Pemprov Sulsel menyambut baik dan merasa bangga, karena Konjen RI Kuching Sarawak telah memilih Sulsel sebagai tuan Rumah. Ini akan fokus membahas bidang ketenagakerjaan, perdagangan dan kepariwisataan," kata Yamin.

Yamin menyebutkan kegiatan ini memiliki peran penting, karena Pemprov Sulsel memiliki komitmen untuk dapat mengusahakan lapangan kerja yang layak.

"Ini akan menjadi sarana untuk dapat memperoleh masukan, saran dan rekomendasi bagi kami," terangnya.

AM Yamin juga menyebut Sulsel adalah tempat yang tepat untuk mencari calon tenaga kerja yang berkualitas dan profesional yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kami akan mempersiapkan para tenaga kerja dengan sebaik-baiknya sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Bahkan kami akan menempatkan Tenaga Kerja dengan kualifikasi dan persyaratan yang diminta," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Agustinus Appang mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja (TKI) yang berkualitas, terlatih, terdidik dan potensial untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.

"Hal ini tentunya akan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat Sulsel," ujarnya.

Untuk job fair sendiri dilaksanakan selama dua hari, 26-27 Maret di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar. Sebanyak 7000an pekerja tersedia dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, perkebunan dan sebagainya.

50 perusahaan ikut berpartisipasi, terdiri dari dua perusahaan bidang konstruksi, 12 bidang wood manufacture dan 36 perusahaan perkebunan. (DiskominfoSPSulsel)

PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Kampanye di Kalimantan Barat, Capres nomor 01 Jokowi Banggakan PLBN Entikong yang Sudah Dipercantik

Setelah berkampanye di Banten, Jawa Timur, Aceh, dan Riau, hari ini, Rabu (27/03/2013), Calon Presiden nomor urut 01 berkampanye di Kalimantan Barat.

Dalam kampanye yang digelar di Qubu Raya Resort, Kota Pontianak, Capres Jokowi mengingatkan pendukungnya untuk selalu menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan.

Jokowi memaparkan keberhasilan pembangunan di Kalimantan Barat, seperti PLBN Entikong, Badau dan Aruk yang telah dipercantik sebagai citra Indonesia di mata internasional. "Jalan-jalan di perbatasan telah dipermulus. Yang bilang enggak bagus naik panggung, saya beri sepeda," ucap Jokowi disambut riuh pendukungnya.

Jokowi juga memahami pentingnya pembangunan jalan tol Pontianak - Singkawang. Oleh karenya, Jokowi akan segera mengirimkan tim untuk melakukan studi kelayakan, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan pembangunan.

"Untuk tol Pontianak-Singkawang segera dibangun," kata Jokowi.

Sementara itu, untuk pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB), yang sempat tertunda pembangunannya akan segera dilanjutkan.

"Jembatan Sungai Sambas Besar segera akan dikerjakan," tutur Jokowi.

Untuk Pelabuhan Internasional Kijing akan segera diselesaikan dan akan menjadi pelabuhan terbesar di Kalimantan. (TKN)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kubu pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kesulitan mencegah anak-anak untuk tidak terlibat dalam kampanye terbuka pemilu 2019. Hal tersebut terlihat dari jawaban kedua kubu saat menanggapi temuan Bawaslu terkait pelibatan anak dalam kampanye kedua pasangan calon.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjalankan aturan soal larangan pelibatan anak dalam kampanye. Namun, ia mengatakan hal tersebut juga sulit dihindari jika anak-anak diajak kampanye oleh keluarganya.

"Kami tidak pernah melakukan mobilisasi, mengerahkan anak-anak itu untuk ikut aktif terlibat dalam arena kampanye. Dan kita juga tidak bisa menghindari kehadiran anak-anak itu, apakah diajak ikut serta dalam arena itu oleh orang tua atau keluarganya," jelas Ade Irfan di Posko Cemara, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Ade Irfan menambahkan TKN Jokowi-Ma'ruf juga telah membuka posko pengaduan di seluruh provinsi untuk menerima laporan pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, laporan yang masuk nantinya akan ditindaklanjuti ke lembaga terkait untuk penuntasan kasusnya.

Senada, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga menyatakan tidak pernah memobilisasi anak untuk terlibat dalam kampanye mereka. Menurut - juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, anak-anak tersebut datang ke tempat kampanye kemungkinan karena ada hiburan saat kampanye.

"Mereka ini bukan ingin berkampanye tetapi ingin melihat keramaian. Jadi Bawaslu jangan terlalu kakulah menyikapi hal ini. Karena tidak mungkin Prabowo atau Jokowi hadir di satu tempat, terus anak-anak di daerah itu kita kurung dalam kamar. Tidak mungkin itu. Dan yang penting adalah tidak ada organisasi dari capres-cawapres yang melibatkan anak-anak," jelas Ferdinand kepada VOA.

Di sisi lain, kata Ferdinand, turut sertanya anak-anak dalam kampanye dapat menjadi pembelajaran politik bagi anak-anak. Meski demikian, hal tersebut bukan berarti, ia setuju anak-anak yang belum memiliki hak pilih tersebut dilibatkan dalam kampanye.

Ancaman Pidana 1 Tahun Penjara

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengingatkan kepada kedua pasangan calon, bahwa ada ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta bagi pihak yang melanggar larangan kampanye. Hal tersebut diatur dalam Pasal 493 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara larangan pelibatan anak-anak diatur dalam Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu.

"Pertanyaannya ini yang menyelenggarakan siapa? Dia kan harus bertanggung jawab. Tidak boleh bilang tidak diorganisir, diundang dan sebagainya. Tapi selaku panitia yang terdaftar di Bawaslu dan ada sederatan nama ya tentu harus bertanggung jawab. Tidak boleh dilepas begitu saja, karena ada UU Pemilu yang menyatakan seperti itu," jelas Jasra Putra.

Jasra menambahkan lembaganya bersama Bawaslu, KPU, dan Kementerian Perlindungan Anak telah membuat surat edaran bersama tentang pemilu ramah anak. Surat edaran ini diharapkan dapat mencegah terjadi pelibatan anak dalam kampanye.

Selain persoalan aturan, Jasra juga mengingatkan pelibatan anak dapat merugikan anak dan pasangan calon yang melibatkan anak. Bagi anak, kampanye tersebut dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anak. Sementara bagi pasangan calon, citranya akan menjadi negatif di masyarakat karena dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap anak.

"Dampaknya secara fisik, tentu kelelahan. Kekuatannya tidak sama dengan orang dewasa. Secara psikis dia akan mendengarkan informasi-informasi yang mengherankan dan situasi keriwuhan. Dan ini akan menjadi dampak psikologis bagi kita," imbuhnya.

Di samping penegakan hukum, Jasra meminta KPU dan Bawaslu serta peserta pemilu 2019 melakukan langkah-langkah kreatif guna mencegah pelibatan anak di kampanye terbuka. Semisal dengan membuat iklan larangan pelibatan anak di kampanye secara intensif dan menyediakan tempat bermain di lokasi kampanye. Sebab, KPAI mencatat setidaknya ada 10 kasus pelibatan anak hingga Selasa (26/3) kemarin. (VOA)