JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dua spesies bunga Anggrek baru yang ditemukan oleh Profesor Edwar dari Leiden University di Papua, rencananya akan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, pihaknya telah bekoordinasi dengan Leiden University Belanda terkait penemuan jenis Anggrek baru itu.

"Dua jenis anggrek baru itu akan dikembangkan dan diberi nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe.

Selain itu, Pemprov Papua rencana akan mengusulkan kepada PT Pos Indonesia agar dipatenkan sebagai perangko," kata Jan Ormuseray, Kamis (18/10).

Menurutnya, pemberian nama Rubidium Iriana dan Rubidium Yulce Enembe terhadap dua Anggrek baru itu, sebagai sebuah penghargaan kepada Ibu Iriana sebagai ibu negara dan Ibu Yulce sebagai istri Gubernur Papua.

Senada dengan itu, Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi menyambut positif dengan adanya perkembangan dan penemuan Anggrek baru di Papua itu.

Ia minta dinas terkait berkoordinasi dengan Leiden University untuk melakukan MoU atau ada hal–hal yang terkait dengan kerja sama dengan Pemprov Papua sehingga mendukung pengembangan dan kelestarian Anggrek Papua itu.

"Saya sudah dengar ada temuan itu. Saya sudah perintahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua," ujarnya.

Sebelumnya, Profesor Edwar dari Leiden University ASAL Belanda menemukan dua spesis Anggrek baru, ketika meneliti berbagai jenis tanaman Anggrek di tanah Papua tahun 2017.

Dua spesies ini rencananya akan dikembangkan oleh Pemerintah Papua dan Leiden University Belanda.

Profesor Edwar, adalah seorang peneliti yang menemukan dua spesies Anggrek itu.

Menurutnya, Papua memiliki 2.900 ragam spesies Anggrek yang bisa dikembangkan di dunia.

"Kita akan membuat taman hutan Anggrek, kupu-kupu dan burung di dua lokasi, yakni di Biak dan Keerom, karena dua lokasi ini sangat cocok untuk pengembangbiakan spesies-spesies itu, " imbuh Prof Edwar saat memberikan pemaparan di Kegiatan Rakernis Rehabilitasi Hutan di Jayapura, Rabu (17/10).  (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum.

Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini.

Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018  secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta.

"Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia.

Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib.

"Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab."

"Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memastikan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) dibawah umur 35 tahun, memiliki kesempatan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur formasi umum.

Hal itu disampaikan Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda, di Jayapura, belum lama ini.

Menurut dia, bila sesuai rencana, penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan sebelum akhir tahun setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Hal demikian, menyikapi usulan perekrutan CPNS 2018  secara offline yang baru-baru ini disetujui Presiden Joko Widodo, saat menerima gubernur dan bupati/walikota se-Papua, di Istana Negara, Jakarta.

"Yang pasti kalau umur dibawah 35 tahun memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS. Untuk itu, kita minta dukungan supaya penerimaan CPNS terlaksana secepatnya," terang dia.

Sebelumnya, Kepala Nicolaus Wenda memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS 2018.

"Kita tunggu saja, sebab pasti setelah bertemu Menpan RB, jadwal penerimaan CPNS akan ditetapkan. Intinya penerimaan CPNS di Papua digelar secara khusus dan tidak mengikuti agenda nasional," terang dia.

Sementara ditanya mengenai jumlah kouta penerimaan untuk Provinsi Papua, Nicolaus mengatakan untuk penerimaan CPNS 2018 dari jalur umum berjumlah 333. Sementara itu, Pemprov juga masih akan membuka penerimaan CPNS jalur khusus untuk guru, dengan jumlah sekitar 300-an.

"Sehingga total ada 600-an pegawai yang bakal direkrut untuk provinsi tahun 2018. Sementara untuk kabupaten digelar secara terpisah dan koutanya sesuai usulan kebutuhan daerah," terang dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebut adanya indikasi penipuan oleh oknum tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Kepala BKD. Dia memastikan, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan uang, agar menolak dan segera dilaporkan ke pihak berwajib.

"Sebab dari informasi yang saya dengar ada orang tertentu yang menatasnamakan saya lalu menjanjikan kelulusan. Yang bersangkutan melalui media massa mengaku bernama Budiono dan saya tegaskan itu seorang calo yang tidak bertanggung jawab."

"Saya tidak pernah menyuruh staf atau pihak manapun untuk meminta uang dan menjanjikan kelulusan. Sekali lagi bila menemukan silahkan dilaporkan ke polisi," tegasnya. (DiskominfoPapua)

BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK).

Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu.

Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK).

Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi.

"Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu.

Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang.

"Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK.

Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat.

"Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini. 

Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua.

"ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10).

"Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya.

Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging).

"Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya.

Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro.

Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab.

"Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya.

Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya.

"Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya.

Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK)  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan  yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari  upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH  guna sinergitas tindak pengamanan hutan.

Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi.

Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini  tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi   yang cukup lama.

Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran  dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat  kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak.

"Solusi pengelolaan hutan  yang ditawarkan oleh  Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH,  namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

BANDUNG, LELEMUKU.COM - Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK).

Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin (22/10) lalu.

Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK mengatakan, bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK).

Dalam kegiatan itu, telah direkomendasikan agar Pemprov Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi.

"Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua," ujar Ibnu.

Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya Pemprov Papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang.

"Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah dirumuskan oleh Pemprov Papua," sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil Dekan Sumber Daya pada SAPPK.

Senada dikatakan Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat.

"Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik itu, karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung," ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini. 

Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua di Jakarta, Alexander Kapisa mengatakan, Papua Update kali ini akan sangat bermanfaat bagi Papua, karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan Papua.

"ITB pasti sudah mempunyai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kontrol sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua selama tiga tahun terakhir menjadi lemah, akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Drs Simeon Itlay pada Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Provinsi Papua, Senin (22/10).

"Fungsi tugas perlindungan dan pengamanan hutan yang selama ini dilakukan di daerah kabupaten/kota dialihkan ke provinsi," katanya.

Dijelaskan, selama masa peralihan untuk proses penataan kelembagaan inilah terdapat kefakuman fungsi tugas itu dan menjadikan ruang untuk terjadinya peningkatan perambahan hutan dan pembalakan liar (ilegal logging).

"Juga diperkirakan kurang lebih 25 - 30 persen persen hak negara melalui penerimaan sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) yang hilang," ungkapnya.

Lebih lanjut, perlindungan dan pengamanan hutan harus dipandang sebagai faktor penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah Papua secara makro.

Sistem perlindungan, pengamanan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hutan di Provinsi Papua masih sangat kurang, sehingga sering terjadi pemanfaatan secara ilegal dan tidak bertanggungjawab.

"Pembalakan liar merupakan kejahatan lintas sektoral, melintasi batas-batas suatu wilayah, bahkan negara sehingga termasuk dalam kategori transnational crime," tandasnya.

Diakuinya, kejahatan bidang kehutanan dapat menimbulkan konflik sosial, bahkan menimbulkan disintegrasi bangsa dengan rusaknya fungsi-fungsi hutan baik dari aspek ekonomi, ekologis maupun budaya.

"Rapat koordinasi pengamanan hutan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi organisasi, sinkonisasi serta sekaligus membentuk kesepahaman tata hubungan kerja antar internal unit ditubuh organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Papua," pungkasnya.

Kegiatan ini, diikuti pimpinan Cabang Dinas Kehutanan (CDK)  dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Papua berjumlah 33 orang, masing-masing 19 orang Kepala Cabang Dinas Kehutanan, 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan 7 orang Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Sementara itu,  Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua , Jan Jap L Ormuseray mengatakan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan  yang dilakukan saat ini merupakan rapat koordinasi pertama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan, rakor ini merupakan wujud dari  upaya konsolidasi kelembagaan kehutanan di tingkat dinas, CDK dan KPH  guna sinergitas tindak pengamanan hutan.

Diakui, pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  kewenangan kehutanan termasuk kewenangan perlindungan hutan dilimpahkan pengurusannya ke tingkat provinsi.

Seiring dengan pengalihan kewenangan, terangnya, personil maupun pembiayaan serta sarana prasarana dan dokumen (P3D) juga dilimpahkan ke Pemerintah Pusat. Hal ini  tak hanya menghasilkan peningkatan pembiayaan, tapi juga membutuhkan waktu penyesuaian atau transisi   yang cukup lama.

Sayangnya, imbuh Jan Ormuseray, pada masa transisi itu, kebutuhan akan pengelolaan hutan terus berjalan. Kondisi ini memicu berbagai pelanggaran  dalam pemanfaatan hutan sebagai akibat  kevakuman pengelola hutan di tingkat tapak.

"Solusi pengelolaan hutan  yang ditawarkan oleh  Kementerian Lingkungan Hidup membentuk KPH,  namun KPH belum menjangkau seluruh wilayah hutan di Papua," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

H Ibnu Sina secara simbolik menyerahkan bantuan pemkot Banjarmasin kepada pengungsi korban gempa Palu/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - Bantuan untuk korban bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, terus diberikan Pemkot Banjarmasin kepada para pengungsi yang ada di Kota Banjarmasin.

Selasa (22/10/2018), Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyalurkan bantuan kepada tiga orang pengungsi Palu, yang bermukim di kawasan Jalan Sutoyo S, Komplek Rajawali, Banjarmasin Tengah. "Ini sedikit bantuan  berupa dana dari Pemkot Banjarmasin. Bantuan ini tidak seberapa, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi beban ibu-ibu," ucap H Ibnu Sina.

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2 juta untuk masing-masing kepala keluarga itu, diberikan orang nomor satu di kota berjuluk seribu sungai ini kepada Siang Padairot, Akbar Lakate Selfi Padairot, dan Wulan Auditina.

Selain memberikan bantuan, saat itu, Walikota juga menawarkan bantuan untuk masuk sekolah di Banjarmasin bagi anak-anak para pengungsi tersebut. "Kalau mau bisa aja sementara bersekolah di Banjarmasin, sehingga pelajarannya tidak terlalu tertinggal jauh," katanya.

Bantuan untuk korban bencana alam tersebut, tidak hanya diberikan Pemkot Banjarmasin kepada para pengungsinya yang ada di Kota Banjarmasin. Rencananya, awal November nanti, Pemkot Banjarmasin akan menyalurkan bantuan berupa sembako dan pakaian layak pakai langsung ke Kota Palu.

Untuk diketahui, tanggal 15 Oktober lalu, H Ibnu Sina juga mengunjungi sembilan orang pengungsi bencana alam tsunami Palu dan Donggala yang ada di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Cempaka XII, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Saat itu, ia menyalurkan bantuan berupa sembako. (arum/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Wali Kota Banjarmasin Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Korban Gempa Palu . Silahkan membaca berita lainnya.

Poster pernyataan sikap Dewan Pimpinan Nasional Badan Hukum Perkumpulan Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - Hari Senin, 22 Oktober 2018 bertepatan peringatan Hari Santri Nasional ke-3, berbagai kegiatan dilakukan oleh para santri, ormas dan umat Islam di seluruh Indonesia.

Pada peringatan tersebut juga terjadi peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid Laa Ilaa haillallah Muhammad Rasulullah, oleh oknum anggota ormas yang terjadi di daerah Alun-Alun Kecamatan Balubur Limbangan, Garut, Jawa Barat sekitar pukul 11.00 WITA. Peserta upacara dari Cibatu yang membawa bendera Tauhid tersebut kemudian diamankan oleh anggota ormas Kecamatan Leuwigong dan akhirnya terjadilah peristiwa pembakaran.

Perbuatan oknum ormas yang sengaja membakar, menurut H Mispansyah Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) DPD I Kalsel memenuhi unsur dugaan tindak pidana penodaan terhadap agama Pasal 156a KUHP.

"Ketentuan Pasal 156a KUHP tersebut di atas, terdapat dua jenis tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156a huruf b KUHP, apabila terpenuhi salah satu bentuk unsur dari huruf a maupun huruf b saja, maka pelakunya sudah dapat dipidana," jelas doktor jebolan Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin tersebut, Selasa (23/10/2018).

Selain itu, dosen Fakultas Hukum ULM ini juga menyatakan bentuk delik dari Pasal 156a KUHP adalah delik biasa, bukan delik aduan. "Cukup dengan adanya laporan dari individu kelompok maka pihak kepolisian wajib melakukan penindakan," tandasnya.

Ia pun berharap, kasus serupa tidak terulang lagi dan umat Islam bisa bersatu untuk membela ajaran, simbol, aktivis Islam dari persekusi dan kezaliman. (ayo/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Begini Tanggapan KSHUMI Kalsel Mengenai Pembakaran Bendera Bertulis Kalimat Tauhid . Silahkan membaca berita lainnya.

Apel Jam Pimpinan, Kapolres Parimo Beri Motivasi Anggota Untuk Laksanakan Tugas Dengan Baik

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Salut, Bhabinkamtibmas Polsek Bunta Ini Bantu Warga Binaannya Buat Akte Kelahiran Gratis

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Kapolres Banggai Rilis Pengungkapan Sabu-Sabu Seberat 33, 86 Gram

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Responsif Anggota Satlantas Polres Banggai Bantu Dorong Mobil Mogok

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Jaga Sinergitas, TNI-Polri di Batui Gelar Apel Bersama

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Peringatan HKGB ke- 66, Kapolres Banggai dan Ketua Bhayangkari Hadiri Doa dan Dzikir Bersama di Polda Sulteng

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Polres Donggala Gelar Dzikir dan Doa Bersama Pasca Gempa Bumi Dan Tsunami

Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Info resmi melalui akun medsos facebook BKN-RI/beritabanjarmasin.com

BANJARMASIN, BBCOM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan update hasil verifikasi berkas administrasi melalui media sosial resmi Facebook. Sampai hari ini, Selasa (23/10/2018) sebanyak 2.673.733 pelamar dinyatakan lulus administrasi berkas pendaftaran.
Sedangkan jumlah pelamar yang dinyatakan tidak lulus  atau tidak memenuhi syarat sebanyak 574.233 pelamar. Sejauh ini masih ada 215.393 yang belum diverifikasi dan sebanyak 164.971 berkas pelamar sedang diverifikasi.

Dari jumlah 558 Intansi yang membuka pendaftaran masih ada 172 Instansi yang belum mengumumkan hasil verifikasinya.

Pelamar-pelamar yang dinyatakan lulus berkas administrasi tahap I ini berhak memgikuti Seleksi Komptensi Dasar atau SKD sebagai seleksi tahap ke II pada CPNS 2018.

Range waktu pelaksanaan SKD ini mulai dari 26 Oktober sampai dengan 17 November 2018. Para pelamar dianjurkan selalu memantau SSCN atau instansi yang dilamar untuk mengetahui informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tes.

SKD ini sendiri akan dilakukan menggunakan komputer atau disebut dengan CAT. Badan Kepegawaian Negara membuka CAT BKN sebanyak 237 titik yang meliputi 26 titik di Kanreg BKN, UPT BKN, dan Kantor Pusat BKN. 193 titik di Provinsi/Kabupaten/Kota dan 18 titik di Instansi Pusat. Sedangkan untuk CAT UNBK Kemendikbud berada di 32 titik.

Hal ini memantik animo masyarakat yang penasaran apakah dirinya lulus dalam tahap I ataukah tidak. Dengan beredarnya pengumuman resmi dari BKN memunculkan keresahan tersendiri di diri pelamar.

Seperti yang diungkap Dicky alumni Fakultas Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat ini masih harap-harap cemas yang mendaftar Formasi Guru Matematika di Kementrian Agama Provinsi Kalsel. Pasalnya, sampai hari ini Kemenag belum mengumumkan nama-nama yang lulus dan tidak ditahap administrasi.

"Cemas, yang lain sudah keluar pengumuman sedangkan kami belum takutnya gak lulus," terangnya kepada BeritaBanjarmasin.com pada Selasa (23/10/2018).

Lelaki 23 tahun ini berharap instansi yang dilamar segera mengumumkan agar dia bisa menentukan langkah selanjutnya. "Semoga segera diumumkan, supaya saya bisa persiapan untuk tes dan mengatur waktu," tutupnya. (puji/sip)
Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Update SSCN 2018, 2.673.733 Dinyatakan Lulus Verifikasi Berkas . Silahkan membaca berita lainnya.

Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi 2014-2018

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (inner circle) Jokowi, Kerabat Penguasa,  Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu, 4 tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan  pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji, Pemerintah  tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata  memang enak didengar dan itu  adalah  kesimpulan kalian, tentu saja,  saya hormatinya, namun saya ingin bertanya bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota  ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan, kalau tidak dibekini oleh kaum oligarki ekonomi maupun para Taipan Hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sedangkan BUMN dijadikan alat banjakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, udar Pristono diduga dibungkam, freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar  dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dgn mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya timbuh 10% / tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%, orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.  

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dgn hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa Papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yg menimpa ribuan bumi putra, bahkan  tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya padahal  Jokowi janjikan proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur , jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu,  Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah,  kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung?. Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya  dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris lord acton menyatakan bahwa kekuasaan cederung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to  korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakat masih anonim dalam politik sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik, sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung Ahok, pendukung Mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata  dan perbuatan tokoh-tokoh  tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap tita dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut.

Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan. Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa,  tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu, saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera Karena mereka hamba sahaja kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Sudah 4 tahun memimpin negeri ini berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir ponga dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa di sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya.

Disaat yang sama selama 4 tahun juga menyerang para oposisi secara babi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposis dengan berbagai  kata-kata rendahan berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila sebagai oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dan rakyat dan rakyat dan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat Islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap  para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan  dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka.

Para Jokowier, rakyat ini sudah  lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 2 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke nagara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yg melimpa ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman, mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu, mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan, mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yg dibuat oleh negara, mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yg menjulang, jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu.

Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan  bagi putra putri di seluruh nusantara, bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri2 mayoritas selalu Jawa lantas bisa distribusi kekuasaan, orang Ambon sudah lama menderita,  40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri, orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudar  kita Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang  Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri, padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpa.

Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan, sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun.

Para pendukung nekat sekalian, negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia  dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu2nya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan ( distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul.

Oleh: Natalius Pigai(Kritikus/Aktivis).
Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) belum dipastikan membuka acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Presiden Jokowi, Johan Budi, belum ada jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kepulauan Maluku baik Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dalam 1 minggu hingga 1 bulan terakhir ini terutama terkait pembukaan Pesparani pada 27 Oktober 2018.

"Saya belum dapat agenda Pak Presiden ditanggal itu," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (23/10).

Dikatakan hal yang sama juga terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna meresmikan Jembatan Wear Arafura dan penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Tanimbar.

"Saya belum tahu. Nanti kalau sudah ada kabar kepastian. kontak saya lagi," jelas Johan.

Sebelumnya, menurut Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) Adrianus Meliala, Presiden Jokowi dijadwalkan akan membuka acara Pesparani yang akan digelar di Ambon 27 Oktober-2 November 2018 mendatang.

"Presiden Jokowi sudah menyatakan akan datang dalam pembukaan Pesparani. Beliau sudah menyatakan kesediaannya di Konferensi Waligereja (KWI), Jumat 24 Agustus lalu," ujar dia seperti diberitakan Liputan6 di Jakarta, Selasa (16/10) lalu.

Adrianus menyatakan, acara ini akan diikuti 8 ribu peserta dan menghadirkan 37 uskup pemimpin umat Katolik dari seluruh Indonesia dengan berbagai pihak dari berbeda agama di Maluku juga turut mendukung dan terlibat.

Sementara itu Bupati MTB, Petrus Fatlolon pada Agustus 2018 lalu menyatakan kepada usai membuka Pesparani di Ambon, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan Jembatan Wear Arafura yang terletak antara Siwahan – Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut).

Saat ini jembatan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) XVI Ambon, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui kontraktor PT. Nindya Karya ini sudah rampung dan telah diaspal.

Jembatan yang bernama adat Tita Waralan atau Leta Koraan ini menelan anggaran mencapai Rp123 miliar ini menggunakan struktur beton pra tegang atau Prestressed Bridge Structure dengan panjang bentangan 45,6 meter (m), sedangkan panjang jembatan tersebut adalah 323 m dengan 2 abutmen atau pangkal jembatan dan 6 pir atau pilar.

Total panjang pembangunan yang akan diresmikan akhir 2018 ini jika digabung dengan panjang jalan dari Siwaan ke Larat dan termasuk jembatan adalah 828 m. (Albert Batlayeri)

Polsek Cicalengka _ Bhabinkamtibmas Polsek Cicalengka Aipda Endang Abdul Holiq melaksanakan kegiatan Sambang atau Door to Door ke rumah Bpk.Soni Kp.Warung Lahang Rt.002/002 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka.

Kegiatan door to door yang dilakukan bhabinkamtibmas guna semakin terjalinnya silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan warganya. selain itu juga, guna menggali informasi tentang perkembangan situasi kamtibmas di lingkungan desa serta menyerap permasalahan – permasalahan yang terjadi pada warga.

Pada kesempatan tersebut pula bhabinkamtibmas menyampaikan pesan – pesan kamtibmas kepada warga , dimana bhabinkamtibmas berperan aktif dan bahu – membahu bersama bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan desa yang bebas dari kejatahan maupun gangguan kamtibmas lainnya.

Kapolsek Cicalengka Kompol. M. Yusup. B. Bunidin, melalui Bhabinkamtibmas, agar masyarakat selalu membantu untuk mengantisipasi kejahatan dengan Bhabinkamtibmas untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.





Terima kasih karena telah membaca informasi tentang BHABINKAMTIBMAS DESA LAKUKAN SAMBANG WARGA WARUNG LAHANG . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Ciwidey _ Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, Anggota Gabungan piket Polsek Ciwidey dibawah kendali IPDA Saepul Akhsan ( Kanit Lantas Sek Ciwidey ) tidak henti hentinya gencar melakukan razia premanisme dengan sasaran preman pasar, preman terminal, pengamen jalanan dan parkir liar, menurutnya dalam rangka cipta kondisi menjelang pileg dan pilpres 2019 dengan sasaran tindakan kejahatan atau tindak pidana yang mungkin terjadi yang ada di wilayah hukum ciwidey dapat dicegah/preventif. Selasa ( 23/10/18 ).

Piket gabungan Polsek Ciwidey melakukan patroli premanisme dibawah pimpinan pawas polsek Kanit Lantas karena banyaknya laporan masyarakat yang selalu mengganggu kenyamanan warga disekitar terminal cibeurem ciwidey berikut di taman kota ciwidey. Pada patroli tersebut, polisi mengamankan sejumlah preman pasar dan preman terminal berikut pengamen jalanan.

"Rajia dilakukan karena preman preman ini sudah banyak meresahkan masyarakat karena adanya laporan warga terkait minta uang secara paksa. Selain itu razia ini dilakukan dalam rangka cipta kondisi perhelatan besar atau pesta rakyat menjelang pileg dan pilpres 2019," Ujar AKP DWI NUGROHO SAPUTRO , S.IK .

Dalam razia tersebut, para preman diangkut menggunakan mobil Ranger Unit Sabhara Polsek Ciwidey. Mereka kemudian diberikan pembinaan dimapolsek Ciwidey agar tidak kembali melakukan hal yang sifatnya meresahkan masyarakat.

"Setelah diamankan, preman yang terkena razia itu kita kumpulkan dimako Polsek Ciwidey untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh unit reskrim yang akan menanganinya barangkali ada salah satu dari mereka yang terlibat tindak pidana dan kami dari Gabungan Piket Polsek sifatnya hanya mengamankan saja." Ungkap IPDA Saepul akhsan kepada Humas Polsek.




Terima kasih karena telah membaca informasi tentang . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Pasirjambu _ Polsek Pasirjambu melaksnakan patroli obyek vital di malam hari, tujuannya guna mengantisipasi tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek Pasirjambu. Selasa (23/10/2018)

Kapolsek Pasirjambu AKP SEPTA FIRMANSYAH.SH.SIK melalui petugas jaga Mako Polsek pasirjambu mengatakan, kegiatan patroli ini selain untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polsek Pasirjambu juga, untuk memberi rasa aman juga nyaman bagi warga masyarakat yang beraktivitas.

Selain memantau di sekitar lingkungan perbankan petugas jaga juga memberikan himbauan pesan-pesan Kamtibmas kepada satpam, agar berhati-hati dan waspada terhadap situasi sekitar

"Semoga dengan hasil jerih payah kita di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, selalu diberi kesehatan dan keselamatan" ujar Kapolsek Pasirjambu AKP SEPTA FIRMANSYAH.SH.SIK




Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Personil Polsek Pasirjambu Patroli Obyek Vital di Malam Hari . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Cicalengka _ Bhabinkamtibmas Polsek Cicalengka Aiptu Wawan Siswandi melaksanakan kegiatan sambang warga binaan Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. sambil beli minuman di warung milik Bapak Ajat Kp. Ciseke Rw. 03 Desa Waluya.

Pada kegiatan tersebut Bhabinkamtibmas tak lupa menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warganya, supaya warga berhati-hati dan waspada terhadap orang yang baru dikenal (orang pendatang) dan bilamana ada yang mau bertamu selama 1×24 jam wajib melapor kepada perangkat desa setempat.

Kapolsek Cicalengka Kompol. M. Yusup. B. Bunidin, menyampaikan dengan kegiatan tersebut sebenarnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja walaupun tempatnya di warung tak mengurangi keakraban antara warga dengan personil Polsek Pengaron dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, agar kedepannya Desa Waluya selalu kondusif, terutama wilkum Polsek Cicakengka.





Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Aiptu Wawan ; Ada Tamu Selama 1 x 24 Jam Wajib Melapor . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Pasirjambu _ Bhabinkamtibmas Desa Tenjolaya Brigadir Herdi  melaksnakan sambang dan silaturahmi ke Tokoh masyarakat RW. 11  Desa Tenjolaya. Selasa (23/10/2018)

Kali ini Bhabinkamtibmas Desa Tenjolaya Brigadir Herdi menyambangi Tokoh masyarakat Rw. 11 Desa Tenjolaya kecamatan Pasirjambu, bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan melakukan pendekatan dengan warga masyarakat.

Kapolsek Pasirjambu AKP SEPTA FIRMANSYAH.SH.SIK menyampaikan kepada Bhabinkamtibmas sesuai dengan desa binaanya agar sering melaksanakan sambang warga atau tatap muka dengan warga dan memberikan himbauan atau pesan Kamtibmas kepada warga.

"Tujuan utama Bhabinkamtibmas adalah sambang dan pendekatan kepada warga masyarakat sesuai desa binaannya. Utamakan silaturahmi dan selalu ada di tengah-tengah masyarakat" ujar Kapolsek Pasirjambu AKP SEPTA FIRMANSYAH.SH.SIK




Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Sambang Ke Tokoh Masyarakat Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu . Silahkan membaca berita lainnya.

Polsek Cimeunyan _ Bhabinkamtibmas Polsek Cimeunyan,  Brigadir Yusep  sambang warganya dan silahturahmi kepada warga masyarakat Desa Cimenyan, yang  bertempat di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Selasa 22/10/2018

Sambang tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama dan komunikasi serta memberikan pesan kamtibmas agar Masyarakat lebih waspada dan mengetahui situasi terkini, karena Babinkamtibmas selalu di kedepankan guna menyampaikan pesan kamtibmas yang dapat memberikan pengaruh positif bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama di desa binaan.

Kapolsek Cimenyan Kompol Sumi.M SH menekankan bahwa sambang di desa binaan bertujuan untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dan komunikasi bersama perangkat desa dan masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.




Terima kasih karena telah membaca informasi tentang SAMPAIKAN PESAN KAMTIBMAS BHABINKAMTIBMAS SAMBANG WARGA . Silahkan membaca berita lainnya.