Kericuhan Antara Anggota Brimob dan Yonif 734, Royke Lumowa dan Marga Taufiq ke Saumlaki

Kericuhan Antara Anggota Brimob dan Yonif 734, Royke Lumowa dan Marga Taufiq ke Saumlaki

Kericuhan Antara Anggota Brimob dan Yonif 734, Royke Lumowa dan Marga Taufiq ke Saumlaki

Posted: 20 Dec 2019 09:32 PM PST

Kericuhan Antara Anggota Brimob dan Yonif 734, Royke Lumowa dan Marga Taufiq ke SaumlakiSAUMLAKI, LELEMUKU.COM -  Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa dan Pangdam Patimura, Mayjen TNI Marga Taufiq pada Sabtu (21/12/2019) pukul 15.00 WIT berencana melakukan pertemuan guna mengamankan personil TNI dan Polri yang sebelumnya ricuh di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M Roem Ohoirat, kericuhan  pada Jumat (20/12/2019) pada 19.00 WIT ini terjadi di perempatan perbelanjaan Saumlaki Town Square (Satos) berawal dari masalah disiplin dalam berlalu lintas dan kesalahan komunikasi antara Personil Kompi 3 Yon C Pelopor Brimob Polda Maluku dengan Personil 734/SNS Saumlaki.

Peristiwa ini  sendiri terjadi ketika Personil Brimob sedang melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai bentuk patroli, pengaturan lalu lintas dan penjagaan namun intensitasnya ditingkatkan) di perempatan perbelanjaan Satos dan menemukan seseorang mengendarai motor roda dua melawan arus dan tidak menggunakan helm sehingga ditegur oleh anggota Brimob berinisial Bharatu ML sehingga terjadi pertengkaran mulut.

Pertengkaran mulut ini berlanjut hingga terjadi penamparan oleh ML terhadap warga tersebut yang ternyata anggota Kompi 734 SNS Saumlaki berinisial Prada PS.

Beberapa anggota Kipan 734 SNS sedang mengantar ibu-ibu Persit yang berbelanja di Satos melihat kejadian tersebut, sehingga tidak terima dan terjadi perkelahian di lokasi kejadian.

Selanjutnya, karena melihat salah seorang anggota Kipan B mencabut sangkur, Bharatu ML melepaskan tembakan dengan peluru hampa.

Personol Brimob kemudian ditarik kembali ke Mako dan beberapa anggota Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) datang ke lokasi kejadian dengan tujuan mengamankan situasi.

Selanjutnya pada pukul 20.25 Wit, sekitar 40 Personil kipan A Yonif 734/SNS datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan kendaraan roda 6 dan kendaraan roda 2.

Sebagian melakukan pemukulan terhadap personil Polres MTB yang saat itu sedang malakukan pengamanan TKP, namun sebagian diantara mereka hanya mengamankan anggota Polres yang ada di TKP.

Guna mengamankan situasi Kapolres MTB Andre Sukendar, Dansubdenpom Saumlaki, Kasdim 1507, Dankipan Yon 734 SNS, Danki Brimob kompi 3 Yon C beserta personil melakukan pembubaran personil masing-masing satuan. Serta melaksanakan koordinasi antara satuan untuk segera melaksanakan penyelesaian masalah.

Sekitar pukul 21.00, personol Kipan 734/ SNS didorong untuk kembali ke Mako batalyon. Saat dalam perjalanan kembali, mereka melakukan pelemparan perumahaan Asrama Polres MTB yang berakibat pada 4 unit rumah mengalami pecah kaca bagian depan, 1 kaca pada klinik kesehatan polres pecah.

Sekitar pukul 22.15 situasi dapat terkendali, seluruh personil masing-masing satuan sudah kembali ke mako masing-masing.

Dilaporkan 4 anggota Polres mengalami luka lecet, sementara itu 1 unit mobil dan 1 motor dinas alami rusak ringan. (Albert Batlayeri)

Joko Widodo Serahkan 1.000 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Masyarakat di Kota Tarakan

Posted: 20 Dec 2019 02:02 AM PST

TARAKAN, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Utara. Acara penyerahan digelar di Lapangan Tenis Tertutup Keramat, Kota Tarakan, Rabu, 18 Desember 2019.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa di seluruh Tanah Air seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Tetapi hingga tahun 2015, baru 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat.

"Artinya, kurang 80 juta yang belum pegang ini. Bapak ibu harus bersyukur karena sudah pegang ini sertifikat," kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Jika sebelumnya hanya 500 ribu lembar sertifikat yang dibagikan kepada rakyat setiap tahunnya, maka sejak pemerintah meluncurkan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), jumlah tersebut naik signifikan setiap tahunnya.

"Dulu di 2017, 5 juta bisa rampung setahun. Saya naikkan lagi 2018 7 juta, rampung 7 juta. Tahun ini 9 juta, rampung 9 juta, di seluruh Indonesia loh ya. Padahal biasanya dulu setiap tahun itu hanya 500 ribu di seluruh Indonesia. Coba, naiknya sampai 15 kali lipat. Bayangkan," ungkapnya.

Di samping itu, percepatan penerbitan sertifikat juga dikarenakan banyaknya sengketa lahan dan tanah yang terjadi di masyarakat. Presiden mengaku kerap mendengar keluhan terkait sengketa lahan setiap dirinya pergi ke daerah.

"Apa yang saya dengar dari rakyat? Sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, konflik lahan. Setiap hari saya masuk ke desa pasti suara itu yang saya dengar. Sehingga ini menjadi kunci," imbuhnya.

Menurut Kepala Negara, jika masyarakat sudah memegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya, maka konflik lahan bisa dihindari.

"Mau apa kalau sudah pegang ini? Enggak bisa apa-apa, ngaku-ngaku? Balik dia. Ini pentingnya bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifika," jelasnya.

Presiden pun berpesan kepada para penerima untuk menjaga sertifikatnya dengan baik, misalnya dengan memfotokopinya dan menyimpannya di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga mengingatkan para penerima untuk berhati-hati jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan di bank.

"Enggak apa-apa, memang sertifikat bisa dipakai untuk itu (agunan). Tetapi hati-hati, meminjam uang di bank itu saya titip hati-hati betul. Harus dikalkulasi, harus dihitung betul-betul, pinjam berapa, angsurnya setiap bulan berapa, harus dihitung betul, jangan keliru hitung," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. (KSP)

Widya Murad Ismail Ajak Seluruh Istri Bupati dan Walikota di Maluku Perangi Stunting

Posted: 20 Dec 2019 01:32 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – "Menjadi ibu adalah karir, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tak ada bonus, tak ada uang lembur, tak ada tunjangan, tak ada gaji, tak ada cuti, dan kadang-kadang tidak dihargai. Namun kita harus bangga dan bahagia, karena surat tugas kita diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Ibu adalah ratu yang tak bermahkota di kepala, namun bertelapak kaki surga," kata istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, usai mengukuhkan para Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ibu Parenting di Ballroom Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (19/12).Widya yang juga Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, ini seakan tak pernah lelah untuk mengkampanyekan "potong pele" atau perangi stunting di Provinsi Maluku. Setelah turun langsung ke empat desa yang menjadi locus kasus stunting di tiga kabupaten di Maluku yakni Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru dan Maluku Tengah, kali ini Widya mengajak para istri Bupati dan Walikota yang notabene adalah Ketua Tim Penggerak PKK di daerahnya, untuk bersama-sama memerangi stunting di daerahnya masing-masing."Hari ini kita berada pada upaya untuk menyatukan langkah, berkolaborasi, dan bersinergi bersama membangun komitmen antara Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Widya mantap.Penamaan Ibu Parenting di Kabupaten/Kota juga cukup istimewa, sebab diberi nama sesuai dengan karakter dan ciri khas masing-masing daerah dalam penyebutan sosok seorang ibu. Nama-nama Ibu Parenting yang dikukuhkan oleh Widya adalah Asnib Parenting (Maluku Tenggara), Ina Parenting (Maluku Barat Daya), Renad Parenting (Tual), Mama Parenting (Ambon), Enang Parenting (Kepulauan Tanimbar), Ngina Parenting (Buru), Ina Parenting (Buru Selatan), Ina Parenting (Seram Bagian Barat), Jinang Parenting (Kepulauan Aru), dan Nina Parenting (Seram Bagian Timur)."Saya sangat yakin, Insyaa Allah di tangan mama-mama yang hebat dan luar biasa ini, akan terwujud niat baik kita semua dalam memerangi stunting di bumi raja-raja Maluku, untuk menuju generasi Maluku yang berkualitas tanpa stunting," kata Widya penuh optimis.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini mengatakan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) tahun 2018 menunjukkan angka stunting di Maluku masing tergolong tinggi yaitu 34 persen, atau peringkat kelima tertinggi di Indonesia.Untuk itu, lanjut Widya, perlu ada upaya percepatan pencegahan stunting yang akan lebih efektif apabila intervensinya dilakukan secara konvergen, terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Dikatakannya, peran para Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sebagai Ibu Parenting, dapat bekerjasama dengan OPD terkait, mulai dari tingkat kabupaten hingga impelementasinya di tingkat desa."Di Maluku, tahun 2019 ini terdapat tiga kabupaten locus stunting yang sudah kami kunjungi, insyaa Allah di tahun 2020 nanti kan ada tiga kabupaten lagi yang melaksanakan program penanggulangan stunting yakni Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya," sebutnya.Berbeda dengan tahun ini, lanjut dia, tahun depan Widya akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah keluarga stunting, agar dapat melihat pola asuh yang dilakukan keluarga.Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, peran-peran strategis pemerintah untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembangunan, tidaklah akan berhasil tanpa dukungan para ibu. "Hari ini, kita menyaksikan adanya komitmen pambangunan bersama, percepatan penurunan kemiskinan, dan stunting, dirangkai dengan pengukuhan ibu parenting. Ini adalah langkah maju, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan ide ini datang dari ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya Murad Ismail, Duta Parenting Provinsi Maluku," kata Murad disambut riuh tepuk tangan undangan.Murad berharap agar para suami yang kebetulan menjabat sebagai Bupati Walikota juga dapat mendukung aktivitas Tim Penggerak PKK di daerahnya dalam memerangi stunting. "Untuk para Bupati dan Walikota, saya tahu betul bahwa capaian prestasi seorang bapak, tentunya terdapat seorang ibu yang hebat. Untuk itu saya harap dukungan serupa juga diberikan kepada ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota di Maluku," ujarnya.Pengukungan para Ibu Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku ini merupakan rangkaian dari kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan stunting di Provinsi Maluku yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Maluku.Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), diawal tahun 2019, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih bertengger di angka 17,69 %. "Hal ini menempatkan Provinsi Maluku, berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia," ungkapnya.Untuk itu, kata mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, perlu ada langkah-langkah percepatan. Sebagaimana target RPJMD tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tingkat kemiskinan kita harus turun, hingga mencapai 13,43 %.
"Untuk mencapai target ini tidak mudah, kita butuh partisipasi seluruh Bupati, Walikota, dan seluruh komponen pembangunan di Maluku, untuk terlibat dalam langkah percepatan ini, melalui sinergitas, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi," tandasnya.Langkah percepatan penurunan kemiskinan ini, kata Murad, harus diikuti dukungan pertumbuhan ekonomi yang stabil, angka pengangguran harus diturunkan, inflasi harus tetap dijaga kestabilannya, dan indeks pembangunan manusia, harus diupayakan tetap naik."Untuk mewujudkan semua ini, butuh kestabilan politik dan keamanan," katanya. (HumasMaluku)

Pemprov Maluku Safari Natal di Desa Waai, Barnabas dan Beatrix Orno Bagi Bingkisan

Posted: 20 Dec 2019 01:02 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar safari Natal di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,Jumat (20/12/2019).

Safari digelar bersama warga setempat di Gereja Damai, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Ny. Beatrix Orno, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku hadir dan merayakan Natal bersama masyarakat.

Pada kesmpatan tersebut, Pemprov Maluku juga menyerahkan bingkisan Natal kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dalam sambutannya mengatakan, ada banyak alasan untuk semua mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena selain perjumpaan yang sangat berbahagia di saat ini, tetapi terlebih lagi karena negeri ini tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun beberapa waktu lalu, terjadi gempa bumi yang meluluh- lantahkan sebagian pemukiman dan fasilitas umum di sekitar kita, serta menyebabkan sebagian warga masyarakat dan saudara-saudara kita harus hidup di tempat-tempat pengungsian.

"Natal adalah cara Tuhan menyapa kita. Ia telah mewujudkan empati dan memberikan damai dalam bentuk Imanuel. Dengan demikian Natal mengajarkan kita untuk bersimpati dan memberikan dukungan doa, dan dukungan kepada masyarakat Maluku yang masih berduka, atas berbagai cobaan dan ujian alam, sambil berharap semoga saudara-saudara kita tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini," ungkap Wagub.

Dikatakan, persiapan memyambut kedatangan Sang Putra Natal saat ini, tentunya dirasakan sangat memprihatinkan, karena sebagian warga masyarakat Maluku, terkhusus umat Kristiani di beberapa wilayah yang terdampak gempa, harus merayakannya di tempat-tempat pengungsian. Tetapì hal tersebut tidaklah mengurangi hakikat dan semangat Natal yang sebenarnya, karena Tuhan Yesus Kristus yang diyakini umat Kristiani sebagai penyelamat dunia juga lahir dalam kesederhanaan, di sebuah kandang domba yang hina dan papah.

"Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara sekalian harus tetap tegar dan berpegang teguh pada keyakinannya bahwa apa yang yang terjadi dalam dunia ini, tentunya karena perkenan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya," kata Wagub mengingatkan.

Menurutnya penyelenggaraan Safari Natal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, tentunya merupakan komitmen kepedulian dan empati saling menyapa, bersekutu, saling berbagi antara satu dengan yang lain.

"Oleh karena itu, melalui pelaksanaan safari Natal ini kita semua bertekad untuk membangun silaturahmi diantara kita, yang tentunya akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku," jelas Wagub.

Dijelaskannya Perayaan Natal dalam bentuk Safari Natal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan saat ini tentunya membuktikan kepada kita semua, bahwa Pemerintah Daerah hadir untuk melayani dan akan memperjuangkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal ini, sebut mantan Bupati MBD, tentunya senada dengan tema perayaan Natal saat ini, yaitu "Memuliakan Allah dengan Menghadirkan Damai Sejahtera di Bumi,", dimana setiap kita, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing baik Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban dan akan berupaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Wagub juga mengingatkan, agar masyarakat Maluku, khususnya yang berada pada wilayah yang terdampak, agar tetap waspada dan bijak dalam menyikapi informasi gempa bumi, yang hingga saat ini masih terus terjadi, sekalipun dalam skala yang lebih kecil.

"Kita semua tentunya berharap agar fenomena alam gempa bumi susulan ini akan bergerak pada kestabilan posisi dan menjadi normal, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik , sehingga upaya recovery dan perbaikan permukiman serta fasilitas umum terdampak gempa bumi dapat berjalan lebih cepat," tandas Wagub. (HumasMaluku)

Sugeng Suparwoto Ungkap Komisi VII DPR RI Dukung Maluku Miliki PI 10 Persen Blok Masela

Posted: 20 Dec 2019 01:02 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Komisi VII DPR RI mendukung participating interest (PI) 10 persen pengelolaan Lapangan Gas Abadi Blok Masela menjadi milik Provinsi Maluku. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat bertatap muka dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku.

"Kami, Komisi VII DPR meminta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan PI 10 persen Blok Masela sepenuhnya kepada masyarakat Maluku, apalagi platform Masela ini adalah onshore, sehingga secara administratif, secara geografis, menjadi haknya dari masyarakat Maluku," kata politisi Partai NasDem ini saat rapat dengar pendapat bersama Gubernur Maluku dan mitra Komisi VII di Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (19/12). Dalam rapat itu pula hadir berbagai mitra strategis Komisi VII DPR RI, termasuk pula BPH Migas, SKK Migas, Inpex dan Shell.

Sugeng menyatakan dukungannya atas kesiapan Maluku yang berencana mempercepat waktu pembebasan lahan dan analisa dampak lingkungan (amdal) Blok Masela, sebagaimana diyakinkan oleh Gubernur, bahwa akan menyelesaiakan tahapan itu hanya dalam kurun waktu dua tahun yakni sampai 2020. Menurutnya, sepanjang itu tidak bertabrakan dengan regulasi, maka lebih cepat Blok Masela berproduksi itu jauh lebih baik.

"Kita berusaha untuk tetap proven, semua tetap by low. Tapi kalau secara aturan bisa cepat, kenapa harus lambat? Syukur-syukur produksi bisa di tahun 2024 sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Maluku. Karena itu, ketika Pak Gubernur bilang urusan amdal dan pembebasan lahan bisa diselesaikan sampai 2020, kenapa tidak?" tanyanya.

Sebagai Komisi di DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, pihaknya mendukung apabila pihak investor dalam hal ini Inpex juga menginginkan tahapan konstruksi sudah bisa berjalan di tahun 2021 mendatang. "Kami support, investor juga harus diberikan insentif, kalau disentif kecuali dia melanggar aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam rapat dengar pendapat itu menyampakan kesiapan Maluku antara lain lahan, pengembangan sumberdaya manusia, bahkan juga telah siap aspek penawaran PI 10 persen.

"Kami telah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.407 hektar, untuk lokasi pembangunan infrastruktur LNG (onshore), juga telah membentuk tim pengadaan lahan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk pembangunan infrastruktur utama, dan pendukung. Tim dari SKK Migas, Inpex dan Pemerintah Provinsi sudah turun ke Tanimbar dan didampingi Pemerintah Kabupaten setempat," ungkapnya.

Dari kesiapan pengembangan SDM, pada 23 November 2019, pihaknya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku, dengan BP Jamsostek, dalam rangka Pelaksanaan Pelatihan Pra Kerja, bagi 400 Pencari Kerja lulusan SMA sederajat di Provinsi Maluku. BP Jamsostek bahkan mendepositokan dana senilai Rp1,1 triliun di Bank Maluku dan Maluku Utara, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami juga telah menyurati Kepala SKK Migas, untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja, di Blok Masela sesuai kualifikasi yang dibutuhkan," jelasnya.

Sementara soal PI 10 persen, Pemerintah Provinsi Maluku, telah menyurati Kepala SKK Migas, tertanggal 6 November 2019, perihal Penawaran PI 10% di Wilayah Kerja Masela, Bula, dan Non Bula Kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pada 5 Desember 2019, Kepala SKK Migas juga menyurati Pemerintah Provinsi Maluku, Perihal penawaran PI 10% Wilayah Kerja Seram Bula, dan Wilayah Kerja Seram Non Bula.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku, sesuai dengan kewenangannya, sedang dalam tahap menyiapkan BUMD, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam, Permen ESDM No. 37/2016, untuk menerima dan mengelola PI 10% di wilayah kerja Masela, Bula, dan Non Bula serta jasa penunjang lainnya. Untuk itu, kami minta apa yang menjadi hak kami, jangan lagi diganggu oleh pihak manapun," tandas Murad Ismail. (HumasMaluku)