Jokowi Puji TPA Sampah Manggar Sebagai TPA Terbaik di Indonesia

Jokowi Puji TPA Sampah Manggar Sebagai TPA Terbaik di Indonesia

Jokowi Puji TPA Sampah Manggar Sebagai TPA Terbaik di Indonesia

Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST

BALIKPAPAN, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Manggar di Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019. Presiden mengatakan, sejauh ini TPA Manggar merupakan yang paling baik di Indonesia.

"Saya lihat di kota-kota lain, saya kira ini adalah pemrosesan akhir sampah yang paling baik di Indonesia. Hijau, tidak bau, bersih, dan pembangunan yang dilakukan juga saya melihat tidak memakan biaya yang begitu banyak. Ini berapa kemarin? Rp160 miliar," kata Presiden kepada awak media seusai acara peresmian.

TPA Sampah Manggar merupakan TPA yang menggunakan teknologi sanitary landfill dalam pengurugan sampahnya. Pemrosesan sampah sendiri telah dimulai sejak dari rumah sebelum sampai ke TPA Manggar.

"Saya kira urusan sampah ini bukan urusan yang sepele. Tapi saya kira Balikpapan sudah memiliki TPA akhir di Manggar ini sangat bagus. Dan bagusnya di Balikpapan ini pemrosesannya dimulai dari rumah, tidak semuanya dibuang di TPA Manggar ini, tapi dikurangi kurang lebih 20-an persen sudah dicegah dulu di rumah, sudah banyak," ujarnya.

Menurut Presiden, pemerintah tengah memberikan prioritas kepada 10 kota dalam menyelesaikan persoalan sampah. Rata-rata semua kota tersebut ingin mengolah sampah untuk dijadikan listrik. Sayangnya, hingga saat ini Presiden mengaku belum melihat hal tersebut.

"Kita kan memberikan prioritas pada 10 kota, kemarin, dalam menyelesaikan persoalan sampah, 10 kota. Rata-rata memang semuanya menjadikan sampah menjadi listrik, tapi sampai sekarang belum ada yang selesai jadi saya belum bisa bercerita banyak. Tapi mungkin akhir tahun depan sudah ada yang selesai," jelasnya.

TPA Sampah Manggar memiliki unit sel landfill seluas 9,1 hektare dengan kapasitas unit pengolahan air lindi sebanyak 1,5 liter per detik. Teknologi yang digunakan untuk pengolahan air lindi adalah dengan proses biologis upflow anaerobic sludge blanket (UASB) dan proses kimia. Dengan fasilitas itu, TPA Sampah Manggar memiliki kapasitas pemrosesan akhir seberat 420 ton per hari.

TPA Sampah Manggar juga berpotensi mengurangi emisi gas metana hingga 27,5 kiloton dan memiliki potensi penurunan emisi rumah kaca hingga 580 kiloton karbondioksida.

Selain meresmikan TPA Sampah Manggar, pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meresmikan Bendungan Teritip dan Instalasi Pengolahan Air Teritip. Keduanya diharapkan bisa menjadi sumber air baku untuk Kota Balikpapan.

"Ini sudah dikerjakan 3 tahun yang lalu juga sudah selesai. Itu juga akan menjadi sumber air baku bagi Kota Balikpapan," kata Kepala Negara.

Pembangunan Bendungan Teritip menghabiskan biaya sebesar Rp262 miliar. Sementara untuk Instalasi Pengolahan Air Teritip, biaya yang digunakan adalah sebesar Rp92 miliar.

Bendungan Teritip memiliki kapasitas tampung 10,5 juta meter kubik dengan luas genangan 94,8 hektare dan volume air baku 260 liter per detik. Sementara Instalasi Pengolahan Air Teritip memiliki kapasitas 200 liter per detik yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan air bagi 80 ribu jiwa.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (KSP)

Jokowi Tinjau Jalan Perbatasan dan Potensi Hydro Power di Kalimantan Utara

Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST

TARAKAN, LELEMUKU.COM – Serangkaian agenda kerja telah menanti Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hari ini, Kamis, 19 Desember 2019.

Pada pagi hari, Presiden diagendakan untuk terbang menuju Bandara Yuvai Semaring, Kabupaten Nunukan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.

Sebelum lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Kota Tarakan, Presiden akan terlebih dahulu melihat maket pembangunan Kaltara.

Setibanya di Kabupaten Nunukan, Presiden akan menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat Dayak Lundayeh kepada Presiden RI.

Selanjutnya, Kepala Negara dijadwalkan untuk meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan.

Setelah itu, Presiden akan menuju Bandara Yuvai Semaring untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Malinau Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau.

Saat tiba di Kabupaten Malinau, Presiden akan disambut oleh Tetua Adat Dayak Kenyah beserta 11 ketua suku yang ada di Kabupaten Malinau.

Usai santap siang bersama, Presiden diagendakan untuk meninjau potensi hydro power melalui udara dengan menggunakan helikopter.

Selesai peninjauan, Presiden akan kembali ke Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. (KSP)

Joko Widodo Nikmati Malam Sambil Makan Seafood dan Sambal Buatan Irianto Lambrie di Tarakan

Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST

TARAKAN, LELEMUKU.COM – Malam hari dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo menjadi agenda yang menarik bagi perangkat presiden dan juga wartawan. Seringkali, Presiden memilih kegiatan yang mendadak, tidak ada rencana dan persiapan sebelumnya.

Kegiatan di luar agenda resmi ini kembali terjadi saat Presiden ingin makan malam di sebuah rumah makan saat kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 18 Desember 2019.

Tiba di rumah makan tersebut, belum ada meja khusus yang telah disiapkan, Presiden bersama Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman menantikan santap malam dimasak terlebih dahulu.

Yang menarik dalam hidangan santap malam ini adalah sambal yang merupakan hasil dari ulekan Gubernur Kalimantan Utara Irian Lambrie.

Setelah menanti selama 30 menit, hidangan yang dinantikan tiba, udang goreng, kepiting soka telur asin, kepiting bumbu saos padang, burung dara, sup ikan bumbu kuning, dan buncis telur asin.

Setelah santap malam, Presiden menyapa warga yang telah menanti dan berswafoto. (KSP)

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Irigasi dan PLBN di Nunukan

Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST

NUNUKAN, LELEMUKU.COM – Dalam perjalanan menuju perbatasan RI-Malaysia, Presiden Joko Widodo meninjau proyek padat karya tunai di Desa Pa Api, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis, 19 November 2019. Proyek ini membangun sebuah dam pengendali dan saluran irigasi kecil.

Saluran irigasi yang dibangun merupakan pipa sepanjang 510 meter yang digunakan petani untuk mengairi sawah. Proyek seluas 25 hektare ini menyerap 42 tenaga kerja lokal dengan nilai kontrak Rp195 juta.

Di lokasi tersebut, Presiden yang datang dengan mengendarai sepeda motor, berjalan menyusuri saluran irigasi. Presiden juga menyempatkan berdialog dengan para petani lokal.

Usai meninjau pembangunan irigasi, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju batas negara RI-Malaysia. Kepala Negara menyambangi Pos Gabungan Bersama Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia dan rencana lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang.

Setelah itu, Presiden Jokowi kembali menuju Bandara Yuvai Semaring untuk kemudian lepas landas menuju Kabupaten Malinau dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI-AU.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau pembangunan irigasi dan PLBN Long Midang, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. (KSP)

KPPN Saumlaki Gelar FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020

Posted: 19 Dec 2019 10:32 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dengan daerah pelayanan hingga ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang persiapan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD) Tahun 2020 pada Kamis (21/11/2019).Sasaran dari kegiatan itu ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Tanimbar agar mampu memahami substansi dari peraturan Menteri Keuangan PMK 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK sehingga penyaluran dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 bisa berjalan dengan baik dan lancar.Pejabat pembuat komitmen Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup KPPN Saumlaki, Supriyono dalam penyampaian materi pertama tentang kebijakan umum transfer khusus dan dana desa (TKDD) tahun 2020 mengatakan bahwa TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah.Kebijakan DAK Fisik dalam APBN 2020 dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Kebijakan umum DAK fisik tahun 2020 yaitu melanjutkan penerapan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan stunting serta program Indonesia Bersih dan sehat, seperti air minum, sanitasi, kesehatan, dan LHK, melanjutkan penguatan sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari Kementerian atau Lembaga dan DAK Fisik, melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan melanjutkan penguatan kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.Kebijakan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 yaitu penyaluran DAK Fisik per jenis dengan ketentuan per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang, penyaluran dapat dilakukan secara bertahap, sekaligus, campuran atau sebagian bertahap sebagian sekaligus, percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap atas rekomendasi K/L yang semula bulan Agustus menjadi bulan April, penyaluran tahap II telah memperhitungkan besaran kontrak yang diinput pemda, foto dengan titik koordinatsebagai salah satu syarat penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik, dan satu kontrak kegiatan fisik sebagai pemenuhan salah satu syarat penyaluran tahap I dan daerah dapat mengupdate data kontrak sampai dengan batas akhir waktu penyaluran tahap I atau sebelum penyaluran tahap II.Penyaluran DAK Fisik tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli. Tahap II penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Penyaluran tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. Penyaluran tahap I sebesar 25% dari pagu dengan dokumen persyaratan berupa Perda APBD TA berjalan, Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan yang telah disetuui K/L Teknis terkait dan daftar kontrak kegiatan.Penyaluran tahap II sebesar 45% dari total kontrak jika nilai kontrak lebih besar dari 70% pagu. Penyaluran sebesar selisih nilai kontrak dengan salur tahap I jika nilai kontrak antara 25% sampai dengan 70% dari pagu. Tahap II tidak disalurkan jika nilai kontrak lebih kecil dari 25% dari pagu. Dokumen persyaratan tahap II yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direview APIP, dan foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.Penyaluran tahap III sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II denga nilai rencana penyelesaian kegiatan. Dokumen persyaratan tahap III yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP, laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%, dan foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. (Laura Sobuber)

KPPN Saumlaki Serahkan DIPA 322 Milyar Tahun 2019 Kepada Satker Tanimbar dan MBD

Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara (MTB), Provinsi Maluku menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 322 Milyar tahun 2020 kepada Satuan Kerja (Satker) wilayah pembayarannya pada Rabu (11/12/2019).

Kepala KPPN Saumlaki Ende Johana Surya menyampaikan bahwa Penyelesaian penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2020 tidak lepas dari hasil upaya dan kerja keras Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Organisasi Perangkat Daerah.
Menurutnya Penetapan DIPA tahun 2020 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah di tahun 2020, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2020 dilakukan oleh Pemerintah lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran.

"KPPN Saumlaki memiliki 33 Satker dengan wilayah bayar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp 247,5 milyar, naik 31 persen dari tahun 2019, yang total pagu Rp170,4 milyar dan satker di Kabupaten Maluku Barat Daya Rp 74 milyar, turun 48 persen dari tahun 2019 yang total pagu 109,6 milyar," kata dia.

Pada kegiatan Penyerahan DIPA 2020 kepada Satker mitra kerja KPPN Saumlaki yang dirangkaikan dengan 'Kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019', Ende berharap melalui kegiatan itu dapat ditegaskan kembali upaya pemberantasan korupsi adalah sudah menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa dan dilakukan secara bersama oleh institusi negara dan seluruh masyarakat. (Laura Sobuber)

Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK, TP PKK Tanimbar Gelar Rapat Konsultasi dan Jambore Kader di Saumlaki

Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menyelenggarakan Kegiatan Rapat Konsultasi dan Jambore Kader PKK Tingkat kabupaten dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 dengan tema 'Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras Dengan Program Pemerintah' pada Rabu (11/12/2019).

Peserta kegiatan itu terdiri dari selurus pengurus dan kader PKK Kecamatan di 10 Kecamatan yang terdiri dari terdiri 80 kader dan 50 peserta pengurus PKK kabupaten dengan tujuan kegiatan adalah untuk mengevaluasi perkembangan TP PKK Tingkat Kecamatan melalui hasil presentasi masing-masing ketua dan untuk mempererat serta saling melengkapi juga menyamakan persepsi PKK dan kadernya diberbagai tingkatan sekaligus sebagai penghargaan bagi kader yang telah bekerja secara tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab dan tidak mengenal lelah.

Dalam sambutan Ketua Umum TP.PKK, Joice Fatlolon Pentury, SP yang dibacakan oleh Wakil Ketua II TP.PKK Ny. Rangkoratat berharap kegiatan semacam ini bukan rutin kegiatan tahunan dan seremonial saja, tapi harus selalu membawah suatu semangat baru dan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah kepada TP.PKK, maka Presiden telah mengeluarkan Kepres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan segera akan disusul dengan berbagi peraturan lainnya. (Laura Sobuber)

Leunard Maiseka Ungkap Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa Turut Lestarikan Bahasa Tanimbar

Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Leunard L. Maiseka, S.I.P mengungkapkan jika pihaknya bekerjasama dengan Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk turut melestarikan bahasa daerah di Tanimbar.

Menurutnya kerjasama tersebut berdasarkan kesamaan visi bahwa bahasa adalah alat pewartaan yang bisa langsung menyentuh umat. Melalui bahasa daerah umat Kristen bisa menyampaikan paduan suara, khotbah, renungan bahkan doa yang mempunyai arti sangat kuat bagi umat.

"Dengan kesadaran misi ini, GPM membuat MoU bersama YPMD pada Oktober 2015 lalu dengan kebutuhannya adalah Firman Tuhan dan lagu-lagu pujian dalam bahasa daerah. Karena memang dulu sulit dapatkan orang yang punya panggilan untuk melayani di bidang penterjemah alkitab dalam bahasa suku atau daerah," ungkap dia di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Rabu (11/12/2019).

Berdasarkan kerjasama itu, YPMD membentuk lima tim bahasa untuk Kepulauan Tanimbar, diantaranya tim untuk bahasa Fordata, Yamdena Timur, Selaru, Seluasa dan Makatian. Namun dalam pembentukan tim itu ditemukan persoalan teknis, karena adanya sub dialeg yang berbeda, seperti pada bahasa Yamdena Timur dengan dialeg Nus Das dan Nus Bab. Sehingga pihaknya harus menggelar beberapa seminar dan lokakarya dengan tujuan untuk meneliti ejaan dan tata bahasa untuk menghasilkan sistem penulisan dan pelafalan.

"GPM juga mengutus beberapa orang untuk kami latih dan mereka sepakat dilibatkan dalam tim penterjemah alkitab lima bahasa itu. Kami memulai dengan cerita-cerita alkitab supaya memperbiasakan mereka karena Firman Tuhan berbeda dengan dongeng yang kita rekam di masyarakat. Maka itu, tim dilatih untuk belajar tentang prinsip-prinsip penterjemah alkitab bertahun-tahun. Dia harus belajar bahasa Yunani minimal empat tahun dan bahasa Ibrani minimal lima tahun agar bisa memperoleh SK untuk menjadi penterjemah alkitab,"papar Maiseka.

Ia menuturkan hasil dari kinerja pihaknya dalam penterjemahan alkitab ke dalam lima bahasa itu, diantaranya dalam bahasa Fordata sudah rampung hingga perjanjian baru dengan waktu kerja selama 15 tahun, bahasa Yamdena Timur ditargetkan perjanjian baru akan diluncurkan pada tahun 2023, bahasa Selaru pada tahun 2024 karena untuk tim penterjemahnya bekerja paruh waktu dimana seminggu tiga kali pertemuan, kemudian untuk bahasa seluasa masih dalam lagu-lagu pujian sudah sekitar 100 lagu dibuat dan bahasa Makatian sudah hampir 200 lagu dan direncanakan pada tahun 2020 depan akan dilanjutkan dengan terjemahan alkitab perjanjian baru.

"Bahasa Selaru itu tahun 2024 karena tim penterjemahnya kerja part time, seminggu cuma tiga kali. Sementara tim bahasa Yamdena seminggu lima kali kerja dan itu yang membuat mereka lebih cepat dari tim selaru. Kemudian bahasa Makatian di tahun 2020 depan penterjemahn alkitab mulai karena penggunaan bahasa daerah disana masih bagus dari anak sampai orang tua masih berbahasa Makatian dengan baik," tutur Maiseka.

Ia menjelaskan beberapa kendala yang ditemukan pihaknya saat melakukan penterjemahan tersebut adalah pihaknya menemukan masyarakat setempat belum memahami tata bahasa daerah mereka sendiri, masyarakat enggan untuk menggunakan bahasa daerah karena pada masa dulu masyarakat sering dihukum jika memakai bahasa daerah dan diharuskan untuk belajar dan menggunakan bahasa melayu serta banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk terlibat karena mereka beranggapan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Maiseka juga menambahkan hal yang paling menantang adalah di Desa Makatian karena masyarakat setempat mengharuskan pihaknya untuk melakukan kesepakatan secara adat.

"Masyarakat pikir apakah bahasa daerah bisa mereka pakai di gereja karena dulu itu dilarang, tidak boleh pakai di sekolah, karena akan diberi sanksi dengan berjemur di bawah tiang bendera, angkat kaki dan melihat matahari. Jadi mereka trauma, takut akan dimarahi lagi. Sehingga kami yakinkan mereka dengan mengatakan bahwa sekarang gereja dan pemerintah setuju dan mereka tidak perlu untuk takut lagi," jelasnya.

Ayah dari Empat anak ini pun membeberkan alasan para generasi muda di daerah dengan 10 kecamatan itu kurang berbahasa daerah, yaitu karena dulu para orang tua suka berkebun dan meningggalkan anak mereka untuk waktu yang lama. Sehingga anak hanya berbahasa melayu dengan guru mereka di sekolah dan bahasa yang digunakan guru itulah yang dipakai oleh masyarakat.

Sementara itu, alasan yang paling mendasar adalah dari nilai pewartaan antara penginjil Kristen Katolik dan Protestan dimana gereja katolik beranggapan bahwa bahasa adalah alat pewartaan sedangkan saat itu Protestan beranggapan bahwa bahasa ialah penghalang penginjilan dan hal inilah yang membuat hampir desa-desa mayoritas protestan memiliki kemampuan bahasa daerah yang lemah dibandingkan desa-desa katolik.

"Itu tantangan sampai bahasa daerah hampir terusik jauh dari kampung, padahal kalau kita lihat kebanyakan desa-desa protestan. Seperti Kilmasa, Lumasebu, Manglusi, Tutukembong hingga Arma dan Watmuri jauh dari saumlaki. Tetapi bahasa mereka menurun sekali. Dibandingkan Desa Sifnana dan Olilit yang bahasanya masih sangat kuat, padahal mereka ada di kota," tutup Ketua YPMD Tanimbar itu. (Laura Sobuber)

Pemkot Sorong Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Bagi POKDARWIS

Posted: 19 Dec 2019 09:02 PM PST

SORONG, LELEMUKU.COM – Dinas Pariwisata Kota Sorong melaksanakan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan, Serta Pelatihan Kuliner/Belanja Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dan Kelompok Wisata pada Jumat dan Sabtu, 20-21 Desember 2019.

Tujuan kegiatan untuk memberikan wawasan serta meningkatkan sumber daya manusia bagi kelompok wisata (POKDARWIS) yang ada di Kota Sorong dan dilaksanakan di Hotel Rumberpon dari tanggal 20-22 Desember 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari 40 peserta pemandu wisata buatan dan 40 orang peserta dari pelatihan kuliner dan belanja.

Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan tenaga terampil di bidang pemandu wisata yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam pemandu wisata, tentang trend pasar wisata dan preferensi wisatawan sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan wisatawan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Sorong diharapkan dapat menghasilkan para pramuwisata Kota Sorong (travel guide) yang professional dan yang memiliki lisensi resmi. (HumasKotaSorong)

Welly Tigtigweria Luncurkan Aplikasi Presensi Kota Sorong

Posted: 19 Dec 2019 08:02 PM PST

SORONG, LELEMUKU.COM – Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2000 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim dan pejabat Negara.

Pemerintah Kota Sorong melaksanakan launching Aplikasi Presensi Kota Sorong pada Jumat (20/12(2019) bertempat di lobi Kantor Walikota Sorong.

Dalam arahannya, Sekda Kota Sorong Dra. Welly Tigtigweria mengatakan bahwa mulai tahun 2020 ASN akan menggunakan absensi dengan sistem sidik jari. Hal ini dilakukan karena terkait dengan tunjangan perbaikan penghasilan dan tidak lagi memberlakukan ULP dan TKD.

Ia meminta kepada para Pimpinan OPD dan para ASN agar memiliki komitmen agar aplikasi ini dapat digunakan mulai tahun 2020 hingga seterusnya. Check clook akan dilakukan sebanyak 3x yaitu Pagi pukul 06.30-08.15, Siang pukul 11.30-13.30 dan Sore pukul 15.00-19.30. (HumasKotaSorong)

Gabungan Organisasi Wanita Kota Sorong Rayakan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019

Posted: 19 Dec 2019 08:02 PM PST

SORONG, LELEMUKU.COM – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) melaksanakan acara peringatan Hari Ibu ke-91 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mengambil tema 'Perempuan Berdaya Indonesia Maju' pada Kamis (19/12/2019)

Peringatan Hari Ibu Ke-91 merupakan momentum untuk merenungkan peran perempuan dalam memperjuangkan peranan dan kedudukan yang menggambarkan semangat nasionalisme perempuan berdaya untuk menuju Indonesia maju.

Tujuan diadakannya peringatan Hari Ibu ini adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat perspektif, perempuan berdaya, dapat dicapai dan dilakukan oleh setiap perempuan sebagai sebuah bentuk kesetaraan dalam peran yang bertujuan mewujudkan harmoni antara laki-laki dan perempuan. (HumasKotaSorong)

KPP Pratama Ambon dan STIESA Tandatangani Perjanjian Tax Center

Posted: 19 Dec 2019 05:32 PM PST

LAURAN, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Pelayanan Pratama Ambon, Provinsi Maluku, I Made Agus Hari Sentana dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki dari Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS), Balthasar Malindir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan menandatangani MoU atau kesepakatan bersama pembentukan Tax Center bersama dengan pada Jumat (13/12/2019).

Tax Center merupakan sebuah kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh KPP Pratama Ambon dengan Perguruan Tinggi dan Civitas Akademika yang diwakili oleh STIESA.

Kerja sama KPP Pratama Ambon dan STIESA itu diharapkan dapat menjadi sarana dan wahana edukasi wajib pajak dimulai dari civitas akademika terlebih dahulu, yaitu dosen dan mahasiswa. Harapan besarnya adalah para civitas akademika berkenan menyebarkan pemahaman perpajakan kepada khalayak umum di Saumlaki sehingga semuanya lebih terasa.

"Kami menyadari betul peran pajak sangat penting bagi seluruh masyarakat. Untuk itu kami berterima kasih kepada KPP Pratama Ambon karena sudah mempercayai kami untuk menjadi Tax Center" kata Balthasar Malindar saat sambutan di awal acara.

Gayung bersambut, dalam sambutannya I Made Agus Hari Sentana yang didampingi oleh Kepala KP2KP Saumlaki, Kukuh Hanna Prapanca juga mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika STIESA yang berkenan bekerja sama, I Made Agus Hari Sentana berharap kerja sama ini segera ditindak lanjuti secepatnya, dalam kegiatan kelas pajak, penyuluhan perpajakan, perektrutan relawan pajak, magang mahasiswa di KP2KP Saumlaki dan kerja sama perpajakan lainnya. (KP2KPSaumlaki)

Richard Louhenapessy Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Kota Ambon

Posted: 19 Dec 2019 06:02 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Berkomitmen turunkan angka kemiskinan dan stunting di Propinsi Maluku, hari ini Kamis (19/12/19) Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan para Bupati dan Walikota se Maluku lakukan penandatangan kesepakatan bersama Gubernur Maluku, bertempat di Ballroom Santika Hotel.

Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dalam arahannya sampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program penurunan kemiskinan dan stunting.

"Saya bersama seluruh perangkat daerah akan mendukung penuh program kegiatan kemiskinan dan stunting di Provinsi Maluku,"tutur Gubernur.

Disampaikan Gubernur Maluku, sesuai data statistik Badan Pusat Statistik di awal 2019 menunjukan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Maluku berada pada 17,69 persen dan ini menempatkan Maluku pada urutan keempat Provinsi termiskin di Indonesia.

"Untuk itu kita perlu mengambil langkah percepatan sebagaimana target RPJMD 2019-2024, sehingga tingkat kemiskinan di Maluku harus turun pada posisi 13,43 persen,"jelas Gubernur.

Dikatakan, untuk mencapai target ini memang tidak mudah. Untuk itu dibutuhkan dukungan Bupati dan Walikota se Maluku dalam langkah percepatan melalui sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi.

Langkah percepatan, lanjut Gubernur haruslah diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Penurunan angka pengangguran, inflasi harus dijaga kestabilannya serta Indeks Pembangunan Manusia harus baik. Ini semua dapat dicapai jika stabilitas politik dan keamanan dapat dijaga.

Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail ditempat yang sama melantik Debbie Louhenapessy bersama 10 Ketua TP PKK Kabupaten Kota se Maluku sebagai Ibu Parenting. Debbie Louhenapessy dikukuhkan menjadi Mama (Ibu) Parenting Kota Ambon berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 444.1/03/KB/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Widya Murad Ismail katakan, tahun depan akan dilakukan kunjungan langsung kerumah-rumah keluarga stunting agar dapat melihat pola asuh yang dilakukan oleh keluarga dan diakhir tahun depan juga akan dilakukan evaluasi pelaksanaan stunting di Kabupaten dan Kota. (DiskominfoAmbon)

Maret 2019, Jumlah Penduduk Miskin Menurun 0,04 Persen di Kota Mataram

Posted: 19 Dec 2019 06:02 AM PST

MATARAM, LELEMUKU.COM – Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada Maret 2019 tercatat sebesar 43,19 ribu orang (8,92 persen). Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 42,60 ribu orang (8,96 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,04 persen poin.

Selama Maret 2018 dan Maret 2019, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan, yaitu dari Rp457.950,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp480.304,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

Pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 1,17 pada Maret 2018 menjadi 1,55 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Mataram cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,22 pada Maret 2018 menjadi 0,45 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin meningkat. (BPSMataram)

BPS Kota Mataram Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Kepada Seluruh OPD dan Camat

Posted: 19 Dec 2019 05:02 AM PST

MATARAM, LELEMUKU.COM – Kegiatan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 BPS Kota Mataram dengan OPD dan Camat se-Kota Mataram (18/12/2019) diadakan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram. Kegiatan ini dihadari oleh perwakilan OPD dan Camat se-Kota Mataram. Kepala BPS Kota Mataram, Kadis Kominfo Kota Mataram, dan Sekretaris Dukcapil Kota Mataram menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

"Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi. Demi mensukseskan SP2020, diperlukan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS)," ungkap Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH, Kadis Kominfo Kota Mataram, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 BPS Kota Mataram dengan OPD dan Camat se-Kota Mataram.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan SP2020 dan meminta dukungan OPD dan Camat se-Kota Mataram dalam mensukseskan SP2020. Penyampaian materi terkait Sensus Penduduk dibawakan oleh Kepala BPS Kota Mataram, Isa, SE, MM. Tak hanya itu, materi tekait data kependudukan Kota Mataram disampaikan oleh Sekretaris Dukcapil Kota Mataram, Hj. Siti Junari. Diskusi berjalan lancar dan kondusif. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta diskusi, mulai dari masalah kerasahasiaan data sensus, teknis pelaksanaan SP2020, dan lain sebagainya.

Sensus Penduduk akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Penduduk Wawancara. SPO akan dilaksanakan 15 Februari – 31 Maret 2020 dan dapat diakses melalui sensus.bps.go.id. Adapun untuk penduduk yang belum mengisi SPO, akan didatangi petugas sensus pada bulan Juli 2020. Kerahasiaan data yang diinput oleh penduduk dijamin oleh Undang-Undang. (BPSMataram)

Herry Naap Pastikan Awal Tahun 2020, 500 Guru Kontrak Direkrut

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan melakukan perekrutan 500 guru kontrak pada tahun 2020 mendatang. Perekrekrutan guru kontrak dinilai sangat penting dalam memenuhi kekurangan guru di sejumlah sekolah yang hingga saat ini masih kurang, bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya sangat memprihatinkan.Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan perekrutan guru kontra menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru di lapangan. Selaian itu, perekrutan guru kontrak sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini (dimulai dari sekolah)."Tahun 2020 mendatang akan direkrut 500 guru kontrak, ini penting dalam memenuhi kebutuhan kekurangan guru di sejumlah sekolah," kata Bupati saat melantik pejabat eselon III, III dan kepala sekolah, kemarin.Hingga saat ini, sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, mulai dari wilayah kepulauan, Numfor dan daerah yang agak terpencil masih kekurangan guru, masih kurang sekitar 700 orang guru. Dengan tambahan 500 guru kontrak itu setidaknya diharapkan dapat menjawab kebutuhan meskipun masih kurang sekitar 200-an orang guru.Sekedar diketahui, bahwa guru kontrak yang direkrut ini sebenarnya tinggal diumumkan saja nama-namanya, mereka adalah hasil seleksi tahun 2019 lalu, nama-namanya memang belum sempat diumumkan karena anggaran dana Otsus yang rencananya akan membiayai guru kontrak itu terjadinya pengurangan ke kabupaten/kota di Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor yang mengalami pengurangan kurang lebih 70 %.Dana Otsus ke kabupaten/kota di Papua tahun 2019 berkurang karena terkait dengan urusan bersama yakni untuk mensukseskan pelaksanaan PON 2020. Di Kabupaten Biak Numfor, kepastian terjadinya pengurangan diketahui akhir bulan Juli 2019 lalu, dimana jumlahnya hanya kurang lebih sebesar Rp. 32 miliar dari jumlah kurang lebih Rp. 100 miliar pada tahun 2018 sebelumnya."Intinya guru yang akan dikontrak nantinya tetap memperhatikan disiplin ilmu dibutuhkan, dan penempatannya akan dilakukan secara selektif, serta wajib berada ditempat tugas selama dikontrak," tandas Bupati menammbahkan. (HumasBiakNumfor)

Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Faonia Jauhar Kasuba Menghadiri Upacara Memperingati Hari Ibu ke 91 dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Gamalama Ballroom Grand Dafam Ternate (15/12/2019).

Dalam Sambutan Tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Faonia Jauhar Kasuba mengatakan bahwa Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia diawali dengan Kongres pertama perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogjakarta telah mengukuhkan semangat dan tekat bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

"Hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh Rakyat Indonesia, Terutama generasi Muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia" ujarnya.

untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional.

lanjutnya, Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

"Peringatan Hari Ibu diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. dan memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen pembangunan." lanjutnya.

Diakhir sambutannya, beliau berharap "peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan." tutupnya.

perlu diketahui bahwa tema dalam peringatan Hari Ibu ke 91 tahun 2019 ini mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.

semetara itu, setelah Upacara Peringatan Hari Ibu disela-sela itu juga penyerahan Rekor Muri kepada yang pertama Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba atas rekor Sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, yang kedua kepada Penjabat Sekretaris Daerah Andi Batalarifu atas rekor sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, dan yang ketiga kepada Iksan, SE, MSi. atas rekor sebagai penggagas Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA.
yang diserahkan langsung oleh senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri.

selain itu juga, Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh gubernur Maluku Utara.

Tampak Hadir, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, sekretaris daerah Prov. Maluku Utara Andi Bataralifu, Senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri, Kepala BIN Daerah Maluku Utara, kakanwil kemenkumham, Mewakili Kapolda Bpk Yudi, mewakili danrem Bpk Warkito, mewakili danlanal Bpk Ahmad Yani Albugis, Ketua tim penggerak PKK HJ. Faunia Jauhar Kasuba sekaligus menjadi Inspektur Upacara, ketua panitia PHI Hj. Fatmawati M. Natsir, ketua Jalasenastri Lanal Ternate, Ketua Persit KCK Koorcab REM 152 Babullah, mewakili Ketua Bayangkari, ketua Darma wanita Kota Ternate. (HumasMalut)

Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Faonia Jauhar Kasuba Menghadiri Upacara Memperingati Hari Ibu ke 91 dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Gamalama Ballroom Grand Dafam Ternate (15/12/2019).

Dalam Sambutan Tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Faonia Jauhar Kasuba mengatakan bahwa Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia diawali dengan Kongres pertama perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogjakarta telah mengukuhkan semangat dan tekat bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

"Hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh Rakyat Indonesia, Terutama generasi Muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia" ujarnya.

untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional.

lanjutnya, Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

"Peringatan Hari Ibu diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. dan memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen pembangunan." lanjutnya.

Diakhir sambutannya, beliau berharap "peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan." tutupnya.

perlu diketahui bahwa tema dalam peringatan Hari Ibu ke 91 tahun 2019 ini mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.

semetara itu, setelah Upacara Peringatan Hari Ibu disela-sela itu juga penyerahan Rekor Muri kepada yang pertama Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba atas rekor Sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, yang kedua kepada Penjabat Sekretaris Daerah Andi Batalarifu atas rekor sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, dan yang ketiga kepada Iksan, SE, MSi. atas rekor sebagai penggagas Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA.
yang diserahkan langsung oleh senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri.

selain itu juga, Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh gubernur Maluku Utara.

Tampak Hadir, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, sekretaris daerah Prov. Maluku Utara Andi Bataralifu, Senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri, Kepala BIN Daerah Maluku Utara, kakanwil kemenkumham, Mewakili Kapolda Bpk Yudi, mewakili danrem Bpk Warkito, mewakili danlanal Bpk Ahmad Yani Albugis, Ketua tim penggerak PKK HJ. Faunia Jauhar Kasuba sekaligus menjadi Inspektur Upacara, ketua panitia PHI Hj. Fatmawati M. Natsir, ketua Jalasenastri Lanal Ternate, Ketua Persit KCK Koorcab REM 152 Babullah, mewakili Ketua Bayangkari, ketua Darma wanita Kota Ternate. (HumasMalut)